Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Tajam PDI-P: Dulu Bilang Sulit Kerja Sama dengan Demokrat dan PKS, Kini Buka Pintu Lebar-lebar

Kompas.com - 14/07/2022, 06:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

"Kalau mau berkomunikasi, kita selalu terbuka. Jadi kalau ada yang bermasalah, masalahnya bukan di Demokrat,” tutur Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Senada dengan Herzaky, menurut Andi, Demokrat selalu membuka diri dengan segala kemungkinan dalam urusan koalisi.

“Kami selalu terbuka, kalau tidak mau berkoalisi ya tidak apa-apa. Tidak phateken (tidak rugi) kata orang Jawa Timur,” akunya.

Baca juga: Soal Upaya Pertemuan Puan-AHY, Demokrat: Kalau Mau Berkomunikasi, Kita Selalu Terbuka

Sambutan hangat atas manuver PDI-P juga ditunjukkan oleh PKS. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengungkapkan, partainya selalu terbuka ke partai lain yang ingin bersilaturahmi.

"PKS sangat welcome. Jangankan didatangi, PKS saja sudah duluan keliling silaturahim ke rumah setiap partai, termasuk PDI-P," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Nabil mengungkapkan, PKS bakal menerima rencana silaturahmi Puan, baik sebagai Ketua DPP PDI-P maupun Ketua DPR.

Dia mengeklaim, partainya konsisten menyuarakan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam membangun bangsa, meski mengambil posisi yang berbeda di pemerintahan.

"Bagi kami, tidak ada sekat yang membatasi komunikasi politik kami dengan semua elemen politik manapun di negeri ini," katanya.

Peluang koalisi

Merespons ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa rencana silaturahmi PDI-P ke seluruh partai politik merupakan langkah progresif untuk menghadirkan pendidikan politik yang sehat.

Namun begitu, menurut Umam, peluang kerja sama PDI-P dengan Demokrat lebih terbuka lebar ketimbang PDI-P dan PKS. Ini karena faktor kedekatan ideologi.

Umam berpendapat, PDI-P dan Demokrat tidak memiliki perbedaan ideologi. Keduanya sama-sama nasionalis dan juga dekat dengan elemen Islam moderat.

"Karena itu, pertemuan Puan dan AHY nantinya harus bisa menyudahi tradisi politik dendam," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Puan Disebut Bakal Temui Semua Ketum Parpol, PKS Sambut Baik

Sementara, menurut Umam, PDI-P dan PKS sulit untuk bergandengan. Sebab, perbedaan ideologi kedua partai sangat ekstrem.

Masing-masing menempati posisi pada poros kutub ideologi yang berbeda, PKS di sisi kanan dan PDI-P di sebelah kiri.

"Karena itu, perlu ada dialog ideologis untuk menemukan ruang interaksi dan titik temu paradigmatik. Meskipun itu sulit, namun ikhtiar itu tetap harus dilakukan," ujar Umam.

Umam menilai, bersatunya PDI-P dan Demokrat hanya membutuhkan itikad baik dari pelite kedua partai. Megawati dan SBY harus mampu mengikis keengganan berkomunikasi akibat dinamika politik masa lalu.

"Sudah waktunya untuk harus saling memaafkan dan saling menguatkan satu sama lain," katanya.

Di sisi lain, lanjut Umam, relasi antara PDI-P dan PKS ibarat air dan minyak, tidak mudah disatukan karena garis perbedaan signifikan pondasi ideologi.

"Karena itu, ruang dialog perlu terus diupayakan untuk menghadirkan langkah-langkah moderasi, agar polarisasi di antara keduanya bisa terjembatani," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com