Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 13/07/2022, 15:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengungkapkan, PKS selalu terbuka kepada partai lain yang ingin bersilaturahim.

Termasuk, jika PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Puan Maharani akan berkunjung ke PKS.

Seperti diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto mengungkapkan, Puan berencana untuk mengunjungi semua ketua umum partai politik menjelang Pemilu 2024.

"PKS sangat welcome. Jangankan didatangi, PKS saja sudah duluan keliling silaturahim ke rumah setiap partai, termasuk PDI-P," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: PKB Klaim Komunikasi dengan PKS dalam Koalisi Semut Merah Masih Baik

Nabil mengungkapkan, PKS bakal menerima Puan yang ingin bersilaturahim, baik posisinya sebagai Ketua DPP PDI-P maupun Ketua DPR.

Menurutnya, PKS sejauh ini konsisten menyuarakan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam membangun bangsa.

Meskipun, lanjut Nabil, PKS berada dalam posisi politik yang berbeda di pemerintahan saat ini.

"Bagi kami, tidak ada sekat yang membatasi komunikasi politik kami dengan semua elemen politik manapun di negeri ini," tegasnya.

Ia menambahkan, PKS selalu siap berkomunikasi dengan partai politik mana pun.

Hal ini lantaran PKS menilai semua partai politik juga lahir dari sesama anak bangsa Indonesia dan memiliki tujuan bersama membangun bangsa.

"Bagi PKS, setiap bentuk komunikasi dan silaturahim di antara tokoh ataupun institusi partai, ujungnya akan baik dan positif bagi sehatnya demokrasi dan politik negeri ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menugaskan Puan Maharani untuk bertemu ketua umum partai tanpa terkecuali.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya ibu ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Pacul mengungkapkan, dengan demikian bukan tidak mungkin Puan akan menjadwalkan pertemuan dengan dua partai yang digadang sulit bekerja sama politik dengan PDI-P, yakni PKS dan Partai Demokrat.

Baca juga: Megawati Disebut Tugaskan Puan Temui Semua Ketum Partai, Termasuk PKS dan Demokrat

Ia mengaku, Megawati tidak memiliki pesan khusus agar Puan mengunjungi partai tertentu terlebih dahulu.

"Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji, ini nomor dua tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu 'oh saya mau sama-sama yang muda bagaimana kalau ketemu mas AHY (Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa. Oh kira-kira ideologinya agak berjauhan, misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS Ahmad Syaikhu) dulu ya monggo," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Soal Larangan Pejabat dan ASN Bukber, Pimpinan DPR: Ini Supaya Covid Tidak Terjangkit Lagi

Nasional
Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Nasional
Pertemuan 'Serba 2' Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Pertemuan "Serba 2" Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Nasional
PPTI: Penderita Diabetes Punya Risiko 3 Kali Lebih Besar Sakit TBC Usai Terinfeksi

PPTI: Penderita Diabetes Punya Risiko 3 Kali Lebih Besar Sakit TBC Usai Terinfeksi

Nasional
RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat

RUU PPRT Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Puan: Perjuangan Harus Sabar agar Hasilnya Bermanfaat

Nasional
Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Pengamat: Duet Prabowo-Ganjar Mulus jika Direstui Megawati, Jokowi, dan Cak Imin

Nasional
Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Nasional
Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Sore Ini, Tim Kecil Koalisi Pengusung Anies Akan Umumkan Nota Kesepakatan yang Dicapai

Nasional
Terduga Penyuap Lukas Enembe Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

Terduga Penyuap Lukas Enembe Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

Nasional
Demokrat: Sudah di Tangan Anies, Koalisi Tak Akan Lagi Pertanyakan Soal Cawapres

Demokrat: Sudah di Tangan Anies, Koalisi Tak Akan Lagi Pertanyakan Soal Cawapres

Nasional
UU Cipta Kerja Larang PHK Pekerja yang Sakit atau Hamil

UU Cipta Kerja Larang PHK Pekerja yang Sakit atau Hamil

Nasional
Kompolnas Ungkap Kematian Bripka AF yang Disebut Bunuh Diri di Samosir Janggal

Kompolnas Ungkap Kematian Bripka AF yang Disebut Bunuh Diri di Samosir Janggal

Nasional
Mayjen Novi Helmy Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda, Diminta KSAD Perketat Keamanan di Perbatasan

Mayjen Novi Helmy Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda, Diminta KSAD Perketat Keamanan di Perbatasan

Nasional
UU Cipta Kerja: Pengusaha Bayar Upah di Bawah Minimum Dipenjara 4 Tahun

UU Cipta Kerja: Pengusaha Bayar Upah di Bawah Minimum Dipenjara 4 Tahun

Nasional
Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke