2022, Indonesia Semakin Dekat ke Otoritarianisme Digital

"Dalam kurun terakhir kita bisa melihat bahwa situasinya makin memburuk sekalipun penetrasi internet membesar. Dari 77 persen masyarakat yang kini terkoneksi internet, mereka justru menghadapi situasi yang lebih rawan sekarang," jelas Damar.

Pendapat senada dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (eLSAM), Wahyudi Djafar.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung soal imajinasi terhadap internet yang mulanya dibayangkan sebagai pilar baru demokrasi justru seakan menjelma senjata makan tuan.

Baca juga: Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Internet yang awalnya dianggap sebagai sarana bagi kemajuan gerakan masyarakat sipil, justru dipakai oleh kekuasaan untuk menggembosi gerakan lewat kepolisian atau badan-badan keamanan.

"Negara/pemerintah melalui kepolisian, badan-badan keamanan dan kekuasaan, berupaya menggunakan kekuasaan untuk mendemobilisasi, dengan penciptaan aturan, kemudian penggunaan teknologi untuk merepresi demokrasi," ungkap Wahyudi dalam kesempatan yang sama.

"Di Indonesia kita mengenal fenomena buzzer di mana dia bagian dari aparatur negara untuk melakukan demobilisasi terhadap gerakan sosial dengan memanfaatkan media sosial atau internet," tambahnya.

Baca juga: Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Pemerintah Indonesia dianggap bisa terlihat jelas sedang melakukan upaya reclaiming alias merebut kembali internet yang awalnya dibayangkan sebagai entitas bebas dan bisa dipakai siapa pun.

Proses reclaiming itu, anggap dia, dilakukan lewat berbagai regulasi dan legislasi yang tujuannya sama, yaitu pembatasan akses dan manfaat internet.

"Ini yang perlu direspons secara tepat, bagaimana mendorong penciptaan hukum legislasi dengan menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia," ungkap Wahyudi.

"Bukan sebaliknya, justru hukum legislasi yang diciptakan malah menekankan pada aspek-aspek pembatasan HAM dan memberikan legitimasi negara untuk melakukan kontrol terhadap internet dan justru akan berdampak besar pada menyempitnya ruang demokrasi," ucap dia.