Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan Eks Menkes Terawan soal Tudingan Sepelekan Pandemi hingga Pemecatan dari IDI

Kompas.com - 09/07/2022, 15:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Terawan Agus Putranto memang kerap menuai kontroversi. Nama mantan Menteri Kesehatan itu banyak disorot ketika awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Publik menuding Terawan tak serius menangani wabah lantaran kerap menyampaikan pernyataan kontroversial.

Setelahnya, Terawan jarang tampil di depan publik hingga akhirnya dicopot sebagai menteri akhir Desember 2020.

Baca juga: Terawan Mengaku Terpaksa Bilang Masker Hanya untuk Orang Sakit saat Awal Pandemi Covid-19

Usai di-reshuffle, nama Terawan sempat tenggalam. Ia kembali menuai sorotan pada pertengahan 2021 ketika vaksin Nusantara jadi perdebatan.

Vaksin yang Terawan gagas itu dinilai punya banyak kekurangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tapi dibela mati-matian oleh jajaran anggota DPR RI.

Terbaru, kisaran Maret 2022, Terawan kembali jadi buah bibir karena dipecat dari keanggotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dia diberhentikan lantaran dinilai melanggar kode etik berat.

Lama tak terdengar kabarnya, Terawan muncul lagi dan blak-blakan soal sederet kontroversi dirinya.

Dalam perbincangannya bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi, Terawan bercerita ihwal penanganan pandemi Covid-19 saat dia menjabat menkes, tentang vaksin Nusantara, hingga pemecatannya dari anggota IDI.

Bantah sepelekan Covid-19

Awal pandemi virus corona di Indonesia sekitar Maret 2020, Terawan beberapa kali membuat pernyataan kontroversial.

Dia pernah bilang bahwa Covid-19 bisa sembuh sendiri. Terawan juga pernah mengatakan, masker hanya diperlukan untuk orang yang sakit, bukan yang sehat.

Baca juga: Bantah Sepelekan Covid-19 Saat Jadi Menkes, Terawan: Saya Terapkan PSBB dan Edukasi Warga

Beberapa pernyataan dan sikap Terawan lainnya juga menuai sorotan bersamaan dengan terus meningkatnya angka pasien dan kasus kematian akibat Covid-19. Terawan akhirnya dituding menyepelekan wabah.

Namun, belakangan Terawan membantah itu. Menurut dia, tuduhan bahwa dirinya menggampangkan situasi pandemi adalah isu yang digulirkan pihak-pihak tertentu saat itu.

"Jadi istilah menggampangkan itu adalah hal yang memang isu dicetuskan saat itu. Dan apakah saya menggampangkan? Enggak," kata Terawan dalam program Rosi Kompas TV, Jumat (8/7/2022).

Menurut Terawan, telah banyak yang dia upayakan untuk menanggulangi pandemi virus corona. Misalnya, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lalu, mengedukasi masyarakat terkait wabah. Terawan bilang, kunci dari menghadapi pandemi adalah imunitas yang kuat dimulai dari pikiran.

Baca juga: Kena Reshuffle Saat Pandemi Covid-19, Terawan Tak Merasa Gagal Jadi Menteri Kesehatan

Oleh karenanya, dia berupaya untuk mengedukasi warga supaya menerapkan kebiasaan baru mulai dari memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak.

"Menggampangkan itu istilahnya adalah seolah menganggap bahwa itu ringan. Enggak, bukan begitu. Mengedukasi masyarakat, itu yang paling penting," ujarnya.

Terkait pernyataannya di awal pandemi soal masker hanya dipakai orang yang sakit, Terawan mengaku terpaksa.

Sebab, saat itu harga masker melambung tinggi hampir mencapai Rp 2 juta rupiah per boks. Selain itu, terjadi kelangkaan masker, bahkan di kalangan tenaga medis.

Terawan juga bilang, pernyataan itu bukan datang dari dirinya, melainkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Baca juga: Jarang Tampil saat Jadi Menkes, Terawan: Kan Ada Juru Bicara

Ketika disinggung bahwa dirinya jarang angkat bicara di depan publik saat pandemi, kata Terawan, tugas itu sudah diemban oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Terawan membantah dia menghindari sorotan publik, apalagi tak bertanggung jawab atas pengendalian pandemi. Kala itu, dia jarang muncul juga demi menghindari kegaduhan di masyarakat.

"Itu memang hal yang harus dilalui supaya tidak terjadi kegaduhan yang luar biasa. Kegaduhan itu akan mempengaruhi segala hal, baik kesehatan, baik ekonomi, baik macam-macam, dan itu tidak baik untuk rakyat," tuturnya.

Dicopot dari menteri

Terawan terus mendapat sorotan hingga akhirnya dicopot Presiden Joko Widodo dari kursi Menteri Kesehatan pada 22 Desember 2020. Posisinya digantikan Budi Gunadi Sadikin.

Kendati didepak dari kabinet, Terawan mengaku tak pernah merasa gagal menjadi menteri. Ia mengeklaim berhasil menjalankan visi misi yang dicanangkan presiden di bidang kesehatan.

"Enggak (pernah merasa gagal). Saya merasa bahwa visi misi presiden apa ya itu saya kerjakan. Kan saya paling konsekuen," katanya.

Saat itu, kata Terawan, salah satu yang diminta presiden adalah supaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak lagi defisit, setidaknya sampai 2024.

Mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta itu pun mengeklaim berhasil mencapai misi tersebut lantaran Januari 2021 BPJS profit hingga Rp 18,5 triliun.

Baca juga: Terawan Harap Kemenkes Segera Keluarkan Izin Edar Alkes untuk Vaksin Nusantara

Terawan juga mengaku, ketika dirinya menjabat menteri, harga obat berhasil diturunkan hingga 49 persen.

Selain itu, dia berhasil meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) alat-alat kesehatan dari yang semula kurang dari 10 persen, menjadi 35 psrsen.

Kemudian, terkait visi misi presiden menurunkan stunting, kata Terawan, dirinya telah membagi tugas dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengendalikan ini bersama Kementerian Kesehatan.

"Sehingga saya mampu selesaikan ibaratnya empat visi itu dengan baik," klaim dia.

Polemik Vaksin Nusantara

Usai tak menjabat menteri, Terawan mengembangkan vaksin Covid-19 yang ia gagas bernama vaksin Nusantara.

Dalam perjalanannya, vaksin tersebut dinyatakan tak lulus uji klinis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, pengembangan vaksin tersebut terus berlanjut.

Terawan pun angkat bicara terkait ini. Kepada Rosiana Silalahi dia mengatakan, vaksin Nusantara sudah diuji klinis oleh dirinya sendiri.

Vaksin Nusantara kini sudah dicatat di clinicaltrials.gov, situs milik pemerintah Amerika Serikat yang memuat daftar vaksin yang sudah diuji.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster dengan menggunakan vaksin Nusantara dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.Instagram Prabowo Subianto Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster dengan menggunakan vaksin Nusantara dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menurut dia, pengujian vaksin bukan soal lulus atau tidak lulus, tetapi fakta-fakta mengenai vaksin yang sedang dikembangkan.

"Uji klinis itu mengungkapkan fakta yang ada, bukan untuk seperti ujian nulis, lulus dan tidak lulus. Uji klinis itu untuk mencari fakta-fakta yang ada," kata Terawan.

Menurut Terawan, fakta pengujian menunjukkan bahwa vaksin Nusantara aman dan mutunya baik. Hingga kini pun tak ada penerima vaksin Nusantara yang mengalami dampak buruk.

Baca juga: Terawan Sebut Vaksin Nusantara Hasil Kerja Sama dengan Perusahaan Asal AS

Dia mengatakan, pengembangan vaksin Nusantara dilakukan oleh anak bangsa bekerja sama dengan AS. Terawan membantah tudingan yang menyebut bahwa vaksin ini milik pemerintah Amerika Serikat.

"Ini karya (anak bangsa), harus kerja sama. Enggak ada orang bisa mandiri karena itu politik dunia. Dan kerja sama itu bisa membanggakan. Lho kalau negara besar mau kerja sama dengan kita, artinya apa? Kita dianggap punya kemampuan," katanya.

Dipecat IDI

Terkait pemecatan dari keanggotan IDI, Terawan mengaku tak ambil pusing. Mantan dokter kepresidenan itu mengatakan, dirinya sudah menerima dengan lapang dada keputusan IDI memberhentikannya.

Buat Terawan, IDI sebuah organisasi profesi. Keanggotan IDI bukan segala-galanya sehingga tak masalah jika dia tak lagi menjadi bagian dari organisasi tersebut.

"Kan diusir, kalau diusir ya pergi. Kalau ngelawan itu diusir nggak pergi pergi," kata Terawan.

Terawan dipecat IDI pada akhir Maret 2022. Dia didepak lantaran tidak menjalankan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar IDI.

Mantan Menkes itu dianggap melakukan pelanggaran etik kategori 4 yaitu sangat berat yang artinya pemberhentian permanen.

Kendati demikian, Terawan hingga kini masih berpraktik sebagai dokter. Dia bertugas di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, menangani puluhan pasien setiap hari.

Terawan saat ini tinggal di rumah dinas di dekat RSPAD. Rumah itu sudah dia tinggali sejak 2013.

Jarak rumahnya begitu dekat dari rumah sakit tempatnya bertugas. Katanya, tak sampai 5 menit keluar rumah, dia sudah bisa tiba di ruang tindakan RSPAD.

Baca juga: Dipecat dari Keanggotaan IDI, Terawan Masih Praktik di RSPAD Tangani Puluhan Pasien

"Supaya dekat kalau ada yang butuh pertolongan saya bisa lari ke sana dengan cepat. Tadi malam saja sampai jam 01.00 malam saya harus cek dan recek semua kondisi pasien yang kebutuhan emergency telepon saya," tutur Terawan.

Meski telah dipecat dari IDI, Terawan mengatakan masih punya izin praktik sebagai dokter. Oleh karenanya, dia masih dibolehkan berpraktik.

"Selama izin praktik saya belum dicabut, yang dicabut kan keanggotaan saya di organisasi. Ya nggak ikut organisasi ya nggak masalah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com