Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Kompas.com - 05/07/2022, 20:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Utut Adianto mengatakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani kini tengah mempertimbangkan berbagai hal sebelum berkunjung ke ketua umum partai politik sebagaimana ditugaskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut, Utut menyatakan bahwa bukan tidak mungkin pula Puan sudah mengirimkan pesan ke ketua umum parpol yang akan didatanginya.

Utut menjelaskan, Puan tentu sudah mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai kunjungan ke partai politik.

"Tentu dia sedang mengkalkulasi, mungkin juga sudah mengirim pesan kepada yang mau didatangi," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Ingatkan Kader PDI-P, Puan Maharani: Hanya Ketum yang Memberikan Nama Capres-Cawapres

Di sisi lain, ia mengaku tidak mengetahui pasti sejauh mana dan kapan Puan melakukan safari politik.

"Saya enggak tahu benar, enggak tahu (kunjungan ke parpol). Karena itu buat mbak (Puan) saja. Dia tentu punya preferensi, punya timing yang pas," jelasnya.

"Tapi saya belum tahu ke mana saja dahulu dan pertimbangan apa misalnya, yang membuat beliau ke parpol tertentu yang nomer 1, 2, 3, dan seterusnya," imbuh Ketua Fraksi PDI-P DPR.

Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani mengaku mendapatkan tugas dari Megawati Soekarnoputri usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kedua Tahun 2021 PDI-P.

Adapun tugas itu adalah melakukan penjajakan kerja sama dengan partai politik lain dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

"Dan tadi saya diminta ibu ketum sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama, ada silaturahim," kata Puan ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Puan mengungkapkan, PDI-P bakal melakukan penjajakan politik dengan semua partai tanpa terkecuali.

Hal itu dapat ia sampaikan karena sudah mendapatkan izin dari Megawati.

"Tentu saja, kita akan menjajaki kerja sama dengan semua partai yang ada," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com