Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Kompas.com - 05/07/2022, 17:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menambah sentra vaksinasi seiring dengan rencana diwajibkannya vaksinasi dosis ketiga (booster) sebagai syarat perjalanan dan masuk pusat perbelanjaan.

Ahli Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penambahan sentra vaksinasi itu dilakukan agar masyarakat makin mudah mengakses vaksin Covid-19.

"Harus disertai dengan menambah penyediaan sentra-sentra vaksinasi yang lebih mudah diakses dan juga lebih mudah prosedurnya," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Dicky menuturkan, penambahan sentra vaksinasi merupakan konsekuensi jika pemerintah ingin menerapkan vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan.

Baca juga: Akan Jadi Syarat Perjalanan, Warga Serang Ramai-ramai Ikut Vaksinasi Booster

Selain itu, dia meminta pemerintah memperbaiki strategi komunikasi publik terkait Covid-19, baik soal vaksinasi maupun soal perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Dicky beranggapan, strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah acap kali kurang tepat. Perbaikan strategi bertujuan agar masyarakat membangun kesadaran sehingga mau divaksin.

"Seringkali komunikasi yang dipakai tidak membangun kewaspadaan. Ini yang membuat publik jadi lengah dan abai. Dan ini yang harus, menurut saya, diperbaiki. Tentu dengan literasi akan membantu efektivitas dalam pengendalian ataupun mencegah perburukan," benernya.

Lebih lanjut dia menilai, langkah pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan mobilitas masyarakat adalah keputusan tepat. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Pengendalian pandemi Covid-19, kata Dicky, harus mengacu pada prinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi. Pasalnya, dampak infeksi Covid-19 bisa sangat serius dengan tingkat keparahan (long Covid-19) dan kematian yang tinggi.

Terlebih saat ini muncul varian baru Omicron yang gejalanya hampir mirip dengan Delta.

"Ini akan menurunkan kualitas kesehatan di masa depan yang bersangkutan. Artinya saat ini, dengan kehadiran BA.4 dan BA.5 apalagi dengan adanya BA.2.75 yang lebih efektif dalam menginfeksi, menurunkan efikasi dari antibodi, ada potensi keparahan yang juga hampir relatif sama dengan delta. Tentu harus ada penguatan," tutur Dicky.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah berencana memberlakukan booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal. Kebijakan itu meneruskan arahan Presiden Jokowi.

Syarat vaksinasi dosis ketiga ini dinilai sebagai salah satu strategi yang dapat mendongkrak tingkat vaksinasi. Menurut kajian pemerintah, strategi serupa pernah berhasil meningkatkan tingkat vaksinasi dosis kedua.

Baca juga: Rencana Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal

"Bapak Presiden juga sadar bahwa orang Indonesia kadang-kadang ada cara-cara khusus supaya bisa terpacu untuk mau booster. Sama seperti dulu mau divaksinasi orang tua susah sekali, tapi begitu masuk mal mesti divaksinasi, orang tua mau semua," ungkap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, vaksinasi booster juga akan dijadikan syarat perjalanan dengan pesawat terbang. Dia pun menyebutkan, vaksinasi booster ini akan dipakai sebagai syarat perjalanan dengan alat transportasi lain.

"Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk airport disiapkan vaksinasi dosis ketiga," ujar Airlangga dalam konferensi pers PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com