Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran Polri mengawal pembangunan ibu kota Nusantara (IKN).

Peran Polri menurutnya diperlukan agar proses pembangunan dan perpindahan ke ibu kota baru berjalan lancar dan tepat waktu.

"Pembangunan ibu kota negara, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu," ujar Jokowi dalam sambutannya untuk peringatan ke-76 Hari Bhayangkara yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Agenda nasional lain yang menurutnya perlu dukungan Polri yakni Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang rangkaiannya sudah berlangsung.

Jokowi mengingatkan acara puncak KTT G20 pada November di Bali akan dihadiri oleh para pemimpin negara dunia.

"Yang ketiga, agenda besar demokrasi pileg, pilpres dan pilkada serentak 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," tutur Jokowi.

Selain itu, presiden juga mengingatkan masih banyak tugas berat lain yang harus diselesaikan Polri.

Antara lain soal penanganan pandemi Covid-19 yang masih memerlukan penanganan yang serius.

"Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19," kata Jokowi.

Presiden pun meminta Polri ikut mewaspadai dampak ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan.

Baca juga: Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Dalam konteks tersebut Polri harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih kokoh dalam menghadapi tantangan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengucapkan selamat Hari Bhayangkara kepada instutsi Polri.

"Saya memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat, dalam membela bangsa dan negara. Saya dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri," kata kepala negara.