Kompas.com - 04/07/2022, 22:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, hubungan partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik-baik saja.

Hal itu disampaikannya menanggapi pembentukan koalisi antara PKB dengan Partai Gerindra.

Padahal sebelumnya, dua partai politik (parpol) Islam itu sempat mesra dengan wacana koalisi "Semut Merah".

“Hubungan dengan PKS tetap baik dan terjaga sebab kami ingin Pemilu 2024 berjalan tertib dan damai,” sebut Jazilul pada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Ia menyampaikan, koalisi PKB dan Gerindra pun tak menutup pintu untuk bekerjasama dengan PKS.

“Kami terbuka bila PKS ingin bergabung, bekerja sama dengan PKB dan Gerindra,” ucapnya.

Namun, Jazilul tak menjawab dengan pasti ketika ditanya tentang apakah tawaran itu telah disampaikan secara serius.

“Kami mengalir saja dulu. Ya tetap terbuka untuk penguatan (koalisi),” tutur dia.

Sebelumnya Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri mengungkapkan belum ada tawaran dari koalisi Partai Gerindra dan PKB.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Ia juga mengklaim pihaknya masih terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol lain.

Namun, komunikasi itu belum mengerucut pada pembentukan koalisi.

Diketahui selain poros koalisi Partai Gerindra dan PKB, juga telah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Koalisi itu diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Pertemuan Nasdem dengan PKS dan Demokrat: Kenyamanan Tanpa Kesepakatan Pembentukan Koalisi

Sementara itu beberapa parpol lain di parlemen yang belum menentukan kerjasama adalah PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS.

Pembentukan koalisi parpol ini dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden guna kontestasi Pilpres 2024.

Ambang batas itu minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.