Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2022, 22:34 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, hubungan partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik-baik saja.

Hal itu disampaikannya menanggapi pembentukan koalisi antara PKB dengan Partai Gerindra.

Padahal sebelumnya, dua partai politik (parpol) Islam itu sempat mesra dengan wacana koalisi "Semut Merah".

“Hubungan dengan PKS tetap baik dan terjaga sebab kami ingin Pemilu 2024 berjalan tertib dan damai,” sebut Jazilul pada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Ia menyampaikan, koalisi PKB dan Gerindra pun tak menutup pintu untuk bekerjasama dengan PKS.

“Kami terbuka bila PKS ingin bergabung, bekerja sama dengan PKB dan Gerindra,” ucapnya.

Namun, Jazilul tak menjawab dengan pasti ketika ditanya tentang apakah tawaran itu telah disampaikan secara serius.

“Kami mengalir saja dulu. Ya tetap terbuka untuk penguatan (koalisi),” tutur dia.

Sebelumnya Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri mengungkapkan belum ada tawaran dari koalisi Partai Gerindra dan PKB.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Ia juga mengklaim pihaknya masih terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol lain.

Namun, komunikasi itu belum mengerucut pada pembentukan koalisi.

Diketahui selain poros koalisi Partai Gerindra dan PKB, juga telah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Koalisi itu diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Pertemuan Nasdem dengan PKS dan Demokrat: Kenyamanan Tanpa Kesepakatan Pembentukan Koalisi

Sementara itu beberapa parpol lain di parlemen yang belum menentukan kerjasama adalah PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS.

Pembentukan koalisi parpol ini dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden guna kontestasi Pilpres 2024.

Ambang batas itu minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com