Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Kompas.com - 04/07/2022, 15:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Wahid Supriyadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia pada pekan lalu menunjukkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu concern terhadap perdamaian dunia.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Saya kira beliau ingin menunjukkan bahwa beliau juga care (peduli) masalah internasional. Ini menunjukkan bahwa beliau juga concern terhadap perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita," Kata Wahid Supriyadi kepada Kompas.com, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Hubungan Indonesia-Rusia: Runtuhnya Uni Soviet dan Upaya Bilateral di Era Soeharto

Wahid menuturkan, keberanian Jokowi untuk mengunjungi dua negara yang berkonflik, yakni Rusia dan Ukraina, patut diapresiasi. Bukan hanya membawa misi damai, lawatan Jokowi juga melanggengkan relasi antara Indonesia dengan Negeri Beruang Merah itu.

Hasilnya kata Wahid, Indonesia mampu melepas blokade ekonomi yang selama ini membuat Ukraina sulit mengekspor beberapa komoditas unggulan seperti gandum dan pupuk.

"Terjaminnya supply chain untuk gandum bukan hanya dari Rusia tapi dari Ukraina. Jadi ini sebenarnya salah satu kunjungan yang berhasil adalah melepas blokade ekonomi," ungkap Wahid.

Lebih lanjut dia menyebut, kunjungan Jokowi tidak bisa sepenuhnya mampu mendamaikan hubungan Rusia dengan Ukraina. Sebab, perdamaian murni ada di tangan masing-masing pihak di atas perjanjian berupa gencatan senjata atau menyelesaikan perang.

Baca juga: Begini Cara Negara-negara Eropa Hadapi Lonjakan Harga Energi di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Wahid menilai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan NATO berada pada posisi tinggi untuk menyudahi perang. Jika Zelensky menyatakan tak jadi bergabung dengan NATO atau NATO tak lagi mengirim senjata ke Ukraina, perang kemungkinan akan berakhir.

Sedangkan Rusia tidak akan mau menyetop perang karena tindakan Ukraina yang menjalin kerja sama di bidang militer dengan NATO dianggap sebagai ancaman. Sebab Rusia beranggapan, NATO sudah dua kali ingkar janji dan terus berekspansi alias memperluas kerja sama ke wilayah timur yang menjadi perbatasan Rusia dengan negara Eropa lain.

"(Ukraina) begitu masuk NATO itu ancaman nyata buat Rusia secara strategis maupun geopolitik. Oke setiap negara berhak berteman dengan setiap negara lain. Tapi kalau pertemanan itu mengancam negara lain, akan menjadi masalah," sebut Wahid.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Dalam pertemuan itu, kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu.

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

Putin juga menyampaikan keluh kesah kepada Jokowi. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia.

Menurut dia, sanksi tersebut muncul atas invasi Rusia ke Ukraina- turut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global. Meskipun sanksi Barat tidak secara resmi dikenakan pada sejumlah barang Rusia, Putin berkata, pembatasan diberlakukan terhadap perusahaan domestik dan memperumit proses bisnis.

Dia mengatakan, makanan dan pupuk secara resmi memang tak termasuk di dalam sanksi. Namun, pemilik perusahaan di Rusia yang memproduksi makanan dan pupuk, termasuk anggota keluarga mereka telah dikenakan sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com