Kompas.com - 01/07/2022, 20:23 WIB

KOMPAS.com – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Paramitha Widya Kusuma menyatakan tidak setuju dengan rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, jenis Pertalite dan Solar.

"Pada dasarnya saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang bikin rakyat kecil ribet dan susah, apalagi untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak bagi mereka," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/7/2022).

Sebab, kata Paramitha, penggunaan aplikasi tersebut hanya akan membuat masyarakat kecil sebagai orang yang berhak menerima subsidi kesulitan mendapatkan haknya karena kebingungan dengan sistem itu.

Dia menjelaskan, penggunaan aplikasi ini memiliki dua akar kesalahan. Pertama, subsidi tidak tepat sasaran.

Paramitha mencontohkan, bensin bersubsidi tidak sampai ke yang berhak sehingga kini menggunakan aplikasi baru. Padahal, sebelumnya sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca juga: Aplikasi MyPertamina Dapat Ulasan Buruk dari Warganet, Ini Tanggapan Pertamina

“Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik. Padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan," kata dia.

Dia menambahkan, ketimbang memakai aplikasi baru, Pertamina harusnya mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang ketika Direktur Utama (Dirut) Patra Niaga Mas’ud Khamid masih menjabat.

Menurutnya, tujuan digitalisasi sudah jelas, yakni agar Pertamina memiliki data akurat dan transparan.

"Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada. Jadi, tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite,” unkgapnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, penerapan digitalisasi terkait dengan akar masalah yang kedua, yakni pengawasan.

Baca juga: Beli Pertalite Harus Pakai MyPertamina, Sopir Angkot: Jangan Persulitlah, Penumpang Juga Susah

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Nasional
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Bharada E Hendak Jadi 'Justice Collaborator' di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Nasional
Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

Nasional
KPK Pastikan Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Darat

KPK Pastikan Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Darat

Nasional
Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Nasional
Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Rp 107,3 Miliar, Polri: Yang Sesuai Proposal Hanya Rp 30,8 Miliar

Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Rp 107,3 Miliar, Polri: Yang Sesuai Proposal Hanya Rp 30,8 Miliar

Nasional
Prabowo: Hanya dengan Demokrasi yang Benar Rakyat Bisa Tenang

Prabowo: Hanya dengan Demokrasi yang Benar Rakyat Bisa Tenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.