Profil Nani Indrawati, Hakim Agung Kamar Perdata yang Disetujui DPR

Kompas.com - 01/07/2022, 04:22 WIB

Irfan Kamil,

Krisiandi

Tim Redaksi

Irfan Kamil

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan), Rachmat Gobel (tengah) menyapa Calon Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati (kedua kiri) dan Calon Hakim Agung untuk Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Cerah Bangun (kiri) saat mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menyetujui Nani Indrawati sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) untuk Kamar Perdata.

Nani disepakati para wakil rakyat setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

Dilansir dari situs resmi Pengadilan Tinggi Pontianak, Nani Indrawati lahir di Yogyakarta 7 Juni 1962.

Ia menempuh pendidikan hingga jenjang S2 Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2006.

Nani yang menjabat wakil ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak ini sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua PT Palangkaraya tahun 2020-2021.

Ia juga pernah menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan selama tiga tahun dari 2013 sampai dengan 2016.

Nani juga tercatat pernah duduk sebagai ketua PN Selong pada 2012-2013 lalu serta menjadi asisten wakil ketua Mahkamah Agung (MA) dalam kurun waktu 2006-2019.

Selama jadi hakim, Nani telah mengadili banyak terdakwa di PT Bandung, PT Makassar, PN Tipikor Jakarta, PN Balikpapan, PN Yogyakarta, PN Bantul dan PN Wonosari.

Adapun selain memilih hakim agung Kamar Perdata, DPR juga telah memilih calon hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

DPR memilih Cerah Bangun yang menjabat sebagai Direktur Keberatan Banding dan Peraturan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.