Kompas.com - 27/06/2022, 22:07 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mehendra Putra tak setuju dengan usulan memasangkan Anies Baswedan dan Ganjar Prabowo sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk solusi keterbelahan publik.

Sebelumnya ide itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Presiden Joko Widodo untuk meredam keterbelahan di masyarakat.

“Kalau memasangkan siapa dengan siapa itu yang dianggap sebagai solusi, sama saja kita menuduh sosok yang dipasangkan itu dan para pendukungnya sebagai sumber polarisasi,” papar Herzaky pada Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Dalam pandangannya keterbelahan merupakan dampak dari hanya dua pasangan calon capres-cawapres yang bersaing pada Pilpres 2014 dan 2019.

Lantas Herzaky mempertanyakan mengapa persaingan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo kala itu seolah diwariskan pada Anies dan Ganjar.

“Siapa yang sebenarnya mendapat untung dari polarisasi selama 2014 dan 2019? Pihak mana? Tokoh mana?,” ucap dia.

“Mereka yang mendapatkan keuntungan dari polarisasi dan keterbelahan masyarakat inilah sumber masalah,” sambung Herzaky.

Herzaky menilai solusi untuk meredam keterbelahan bukan sekadar mengkolaborasikan Anies dan Ganjar.

Ia menjelaskan, upaya menghilangkan juga mesti dimulai oleh elite partai politik (parpol) melalui kompetisi gagasan, bukan saling serang kepribadian.

“Bukan menyerang pribadi, bahkan menguliti habis kekurangan pribadi lawan. Bahkan memframing lawan sebagai ancaman yang bisa menghancurkan negeri kalau terpilih, melabeli lawan dengan citra kelompok yang dibenci,” pungkasnya.

Baca juga: Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Diketahui Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membenarkan jika ide memasangkan Ganjar dan Anies berasal dari Surya Paloh.

Ia menyampaikan, wacana itu muncul untuk meredam keterbelahan di masyarakat.

Ali mengungkapkan, usulan itu tak harus diterima semua pihak. Tapi Partai Nasdem juga berusaha mempromosikan duet tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Anies Baswedan
Anies Baswedan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Nasional
KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

Nasional
Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Nasional
Ketika Tiga Ketum Parpol KIB Beradu Banyak-banyakan Ikut Pemilu...

Ketika Tiga Ketum Parpol KIB Beradu Banyak-banyakan Ikut Pemilu...

Nasional
Kuasa Hukum Pelapor Suharso: Dalil KPK Konservatif dan Tak Dorong Pembaruan Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Suharso: Dalil KPK Konservatif dan Tak Dorong Pembaruan Hukum

Nasional
Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Polri Janji Umumkan Motif Sambo Perintahkan Bunuh Brigadir J

Nasional
Bripka RR dan KM Tersangka karena Menyaksikan, Membiarkan, dan Tak Melaporkan Penembakan Brigadir J

Bripka RR dan KM Tersangka karena Menyaksikan, Membiarkan, dan Tak Melaporkan Penembakan Brigadir J

Nasional
Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Sosok Benny Mamoto, Ketua Kompolnas yang Disorot karena Sebut Tak Ada yang Janggal di Kasus Brigadir J

Nasional
Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Pemerintah Diminta Optimalkan Pelayanan Kesehatan Hadapi DBD

Nasional
Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Epidemiolog: Terlalu Dini Subvarian Omicron BA.4.6 Bisa Ciptakan Gelombang Baru Covid-19

Nasional
Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Moeldoko: Percepatan Pembahasan RUU PPRT Penting untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Ferdy Sambo Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J, Anggota DPR: Tuntaskan Kasus sampai ke Akarnya

Nasional
Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.