Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Kompas.com - 27/06/2022, 10:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Wakil Ketua DPR itu lantas menyinggung partai yang pernah dibentuk Yenny.

"Bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," ucap Muhaimin.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," lanjutnya.

Enggan membahas

Usai ketegangannya ramai di Twitter, Cak Imin enggan berkomentar banyak perihal kepemimpinannya di PKB yang dipersoalkan Yenny Wahid.

Menurutnya, sindiran Yenny merupakan persoalan masa lalu yang tak perlu dibahas.

"Ya itu masa lalu lah, sudah enggak usah dibahas. Yang penting, rebut hati rakyat, rebut suara sebanyak-banyaknya menangkan pemilu (pemilihan umum)," kata Cak Imin usai menghadiri acara deklarasi di Jakarta Utara, Sabtu (25/6/2022), dikutip dari keterangan video.

Cak Imin memberikan jawaban serupa saat kembali ditanya soal kritik Yenny terhadap dirinya.

"Itu masa lalu semua, sudah enggak perlu dibahas. Yang penting ke depan lebih baik," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Baca juga: Jejak PKBIB, Partai Bentukan Yenny Wahid yang Disindir Cak Imin Gagal ke Pemilu

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membela Cak Imin. Ia memastikan bahwa tidak ada kubu di internal PKB.

"Kita PKB solid satu barisan, tidak ada kubu. PKB cuma satu dan bukan barang milik perorangan," kata Jazilul kepada Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

Jazilul menganggap pernyataan Yenny terkait PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin merupakan residu dari konflik internal partai di 2008 silam.

Bagi jajaran PKB, sisa-sisa konflik yang melahirkan dua kubu tersebut telah lama dibuang.

"Kami sudah move on dan fokus kerja ke depan membesarkan PKB," ujarnya.

Elektabilitas PKB dan Cak Imin

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com