Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Salah satu indikator kematangan berdemokrasi adalah kemampuan menghargai perbedaan dan menerima hasil pemilu dengan lapang dada.

Menghargai perbedaan dapat dilakukan dengan cara menghindari politisasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sebagai bangsa yang besar, sudah tentu kita harus menghargai keanekaragaman Indonesia dan menerimanya sebagai anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri dan kita pelihara.

Persoalannya, keanekaragaman atau perbedaan itu kerap kali dipolitisasi. Politisasi khususnya agama misalnya, membuat perbedaan yang awalnya anugerah itu berubah menjadi ancaman.

Di dalam momen Pemilu, baik Pemilu nasional maupun lokal, isu-isu SARA kerap dipolitisasi. Suku, agama, ras, dan golongan dipakai sebagai tunggangan elite politik untuk mendulang suara. Akibatnya rakyat terkotak-kotak dan modal social kita hancur.

Persahabatan yang tadinya tanpa embel-embel SARA, tiba-tiba menjadi renggang hanya karena berada di kubu politik yang berbeda. Hubungan sosial pun memanas dan bahkan rentan melahirkan konflik dan kekerasan.

Tantangan di atas semakin diperparah dengan kehadiran media sosial. Pada masa lalu, misalnya Pemilu 1955, masa kampanye diisi melalui pengerahan massa dan orasi di lapangan-lapangan terbuka.

Di masa kini, kampanye dilakukan melalui media sosial. Kontak fisik memang dibatasi dengan adanya media sosial, namun emosi pemilih dan pengguna media sosial kerap kali diaduk dengan berbagai kampanye negatif.

Karena itu, tensi ketegangan dan dan konflik tidak berkurang dengan adanya kampanye di dunia maya itu.

Sentimen isu tentang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) merupakan hal yang menarik untuk dikaji menjelang Pemilu 2024 baik melalui portal berita online maupun media sosial.

Dua media ini merupakan media yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menjelang Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, sentimen isu SARA kerap menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung.

Sentimen isu SARA masih mengancam keberlangsungan Pemilu serentak 2024 disebabkan oleh persaingan ketat para kontestan partai politik untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Portal berita online dan media sosial merupakan media yang kerap menjadi media penyebaran sentimen isu SARA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for Digital Society menyimpulkan bahwa masih ada aktivitas di media sosial yang berhubungan dengan sentimen berbau SARA pada komentar-komentar dari netizen menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Komentar-komentar ini terdapat pada akun-akun yang digolongkan sebagai buzzer, yaitu mereka yang melakukan postingan yang sama di beberapa media dengan menyamarkan beberapa informasi pribadi (UGM, 2016).

Sementara data yang dirilis oleh POLRI (dalam Affan, 2018) menyebutkan bahwa media sosial merupakan media yang paling tinggi dalam menyebarkan isu SARA dibandingkan media lain.

Jenis konten SARA yang paling banyak beredar di media sosial, yaitu dalam bentuk tulisan sebanyak 62,10 persen, gambar (37,50 persen), dan video sebanyak 0,40 persen.

Konflik SARA semakin menggumpal dan melahirkan potensi destruktif yang kapan saja bisa meledak di dunia nyata.

Media sosial bisa menjadi sarana yang efektif dan ampuh untuk memobilisasi massa. Karena itu, panggilan kita di masa pemilu ini adalah bagaimana menciptakan pemilu damai tanpa kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik.

Pemilu damai tidak saja pemilu yang berlangsung tanpa kekerasan, tetapi juga pemilu yang berlangsung demokratis sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.