Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Fortunatus Hamsah Manah
Komisioner Bawaslu Manggarai

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Kompas.com - 27/06/2022, 10:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

GONG Pemilu serentak 2024 sudah mulai ditabuhkan dengan dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 lalu.

Pemilu adalah istrumen sekaligus wujud nyata dari demokrasi. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Dalam pemikiran Bung Hatta, proklamator sekaligus pendiri bangsa Indonesia, demokrasi kita berbeda dengan demokrasi model Barat.

Kedaulatan rakyat di Barat hanya terjadi dalam ranah politik, sedangkan di Indonesia kedaulatan rakyat juga mencakup bidang sosial dan ekonomi.

Pembedaan ini dipandang perlu oleh Hatta, sebab demokrasi di Barat dilakukan dalam rangka individualism, sementara kehidupan ekonomi dikuasai oleh kaum kapitalis yang masih tergolong minoritas.

Sebaliknya, demokrasi Indonesia dibangun dari dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan yang sangat menekankan musyawarah dan mufakat, hak-hak rakyat, cita-cita tolong menolong (Suseno 1997, 10-11).

Demokrasi di Indonesia menjunjung tinggi hak-hak individu namun tidak individualistik. Semangat kebersamaan, kekerabatan, tolong menolong dan gotong royong sangat ditekankan sebagai kearifan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Supomo pendiri bangsa lainnya juga mengungkapkan bahwa pembangunan Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia, sehingga persatuan harus dikedepankan (Suseno 1997, 12-13).

Demikian halnya dengan Soekarno, Proklamator sekaligus Presiden RI pertama, yang mengingatkan supaya kita mewujudkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang gandrung akan persatuan, yang cinta damai dan kemerdekaan.

Kita tidak boleh melakukan demokrasi yang diimpor dari Barat karena memang tidak cocok dengan jiwa keindonesiaan (Suseno 1997, 19-20).

Hal ini membuktikan bahwa demokrasi bukan paham yang kaku dan dogmatis. Bukan pula milik pusaka orang Barat, kendati demokrasi dimatangkan sebagai sebuah pemikiran dan sistem pemerintahan di Barat.

Demokrasi adalah paham yang relative, kontekstual, dan dinamis (Suseno 1997, 60).

Artinya, demokrasi dapat dikembangkan secara berbeda dari satu negara ke negara lain, tentu dengan memperhitungkan kondisi riil dan budaya yang hidup dalam suatu negara.

Dengan demikian, demokrasi terus tumbuh dan berkembang secara dinamis dan khas. Misalnya saja di Indonesia, kita mengalami dan menjalani demokrasi yang dijiwai falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.

Kini kita tidak lagi mempersoalkan dasar negara kita, kendati terdapat kelompok-kelompok kecil tertentu yang berupaya untuk mengganti dasar negara kita dengan ideologi lain.

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI adalah pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sudah final.

Tantangan bagi kita adalah mewujudkan nilai-nilai di dalam dasar negara dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan demokrasi demi terwujudnya cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil, makmur, cerdas dan disegani dalam pergaulan dunia internasional.

Untuk merealisasikan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu, kita membutuhkan pemimpin nasional dan pemimpin daerah yang berintegritas, bertanggung jawab, cakap, dan transparan menjalankan pemerintahan, serta didukung sepenuhnya oleh rakyat.

Karena itu, kita membutuhkan suatu instrument Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, damai dan bermartabat.

Bagaimana mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan bermartabat, itulah tantangan kita saat ini.

Pemilu yang berlangsung damai sesuai dengan asas dan hukum niscaya akan menghasilkan pemimpin yang cakap, legitimate, dan membawa bangsa kita pada kematangan berdemokrasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com