Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/06/2022, 16:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet lagi.

Dia menyayangkan pemerintah jika terlalu sering melakukan reshuffle.

"Ya sayanglah kalau kita sering-sering reshuffle. Itu kan sayang. Kurang berbobot namanya," ujar Paloh dalam program Satu Meja, seperti dilihat melalui siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).

Paloh menilai, tingkat kewibawaan pemerintahan jadi terganggu jika reshuffle terlalu sering dilakukan.

Baca juga: Surya Paloh Tak Ingin Hubungan Nasdem dan PDI-P Renggang karena Ganjar Pranowo

"Itu automatically. Jadi saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ya inilah dia dengan segala kurang lebihnya. Saya pikir lebih banyak lebihnya," tuturnya.

Kemudian, Paloh menegaskan, tidak ada persoalan serius yang dibahas oleh Jokowi dengan para ketum parpol sebelum reshuffle dilakukan pada Rabu (15/6/2022).

Dia menyebut semua pembicaraan dalam pertemuan itu hanya obrolan ringan.

Meski demikian, Paloh tidak menampik bahwa ada diskusi menarik yang terjadi antara ketum parpol dan Jokowi saat itu.

"Tapi, ada hal yang menarik adalah ketika Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita semua, para ketum partai, bahwa ada semacam warning dari IMF dan World Bank, beberapa minggu lalu, bahwasanya ada sedikitnya 40-60 negara bakal jadi negara gagal. Failed state," terang Paloh.

Baca juga: Paloh Sebut Nasdem Belum Bergerak Jajaki Koalisi dengan PDI-P

"Ini tentu menjadi concern bagi kita semua. Kita bersyukur Indonesia tidak termasuk ke 40 ataupun 60 (negara yang berpotensi gagal)," sambungnya.

Lebih jauh, Paloh mengaku memberi masukan kepada Jokowi saat itu.

Dia mengatakan kepada Jokowi bahwa Indonesia harus bersyukur karena tidak masuk ke dalam daftar negara yang berpotensi gagal.

"Tapi untuk agar kita tidak termasuk ke arah salah satu daftar dari nama-nama list negara yang gagal itu, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar, sejak saat ini juga kita harus mampu memperkuat kemampuan yang ada. Kita sebagai suatu bangsa untuk memperkuat yang namanya stabilitas nasional. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena ancaman resesi itu jelas ada," kata Paloh.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Saja Koalisi dengan PKS-Demokrat, Jadi Ada 3 Capres 2024

Paloh menjelaskan, puluhan negara yang gagal menunjukkan betapa kacaunya tatanan kehidupan bangsa tersebut.

Maka dari itu, kata Paloh, masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.

"Tidak ada salahnya juga agar institusi partai politik mengambil peran proaktif untuk menggambarkan kepada konstituennya, masyarakat, ada ancaman seperti ini," imbuhnya.

Diketahui, Jokowi melakukan reshuffle pada Rabu (15/6/2022) silam. Saat itu, Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com