Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Isyaratkan APBN Tak Selamanya Mampu Menahan Besarnya Subsidi BBM dan Listrik

Kompas.com - 23/06/2022, 06:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini masih rendah, bukan merupakan harga sebenarnya.

Dia menerangkan, harga BBM yang rendah karena bantuan subsidi dari pemerintah.

Baca juga: Serba-serbi Jokowi ke IKN: Klaim Serius soal Lingkungan hingga Pembangunan Dimulai

 

Jokowi mengingatkan, tidak selamanya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan fiskal negara mampu menahan beban subsidi tersebut.

"Kita bandingkan harga BBM di Indonesia dan harga BBM di luar negara kita. Di Singapura harga sudah Rp 31.000. Di Jerman harga sudah Rp 31.000. Di Thailand harga sudah Rp20.000. Di Amerika Rp 17.000. Kita masih Rp 7.650. Dari mana harga ketemu ini? Ya tadi disubsidi," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres XXXII & MPA XXXI PMKRI 2022 yang ditayangkan secara daring lewat YouTube PMKRI TV, Rabu (22/6/2022).

"Tapi sampai kapan kita tahan? APBN kita, fiskal kita kuat menahan ini? Ya kan kita kita akan bekerja keras untuk menggeser anggaran-anggaran yang memang harus dimasukkan ke sini," lanjutnya.

Jokowi mengungkapkan, pada 2022 ini diperkirakan besaran subsidi yang diberikan untuk menahan harga BBM, gas dan tarif listrik meningkat dibanding sebelumnya. Yakni, dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun.

"Tahun ini diperkirakan kita akan mengeluarkan subsidi, karena tidak menaikkan BBM, gas dan listrik yang di bawah 3.000 (VA)," ungkap Jokowi.

"Kita harus menyubsidi ke sana dari Rp 152 triliun melompat kepada Rp 502 triliun. Ini besar sekali," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Kita Belum Sembuh dari Pandemi, Covid-19 Masih Ada

Sehari sebelumnya, Jokowi juga menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) bensin tetap murah untuk masyarakat.

Dia pun menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

Kepala negara juga memberi perbandingan harga bensin di sejumlah negara yang sudah tinggi.

Naiknya harga bensin di sejumlah negara ini dipengaruhi harga jual minyak mentah dunia yang juga naik.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650 tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Harap IKN Jadi Magnet untuk Talenta Digital

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

Baca juga: Ketua DPR Minta Presiden Setelah Jokowi Lanjutkan Pembangunan IKN

Tetapi, Jokowi mengakui pemberian subsidi masih dilakukan dengan pertimbangan sosial dan politik.

Menurutnya, akan ada protes jika pemerintah tidak memberikan subsidi pada BBM dan listrik

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com