Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Isyaratkan APBN Tak Selamanya Mampu Menahan Besarnya Subsidi BBM dan Listrik

Kompas.com - 23/06/2022, 06:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini masih rendah, bukan merupakan harga sebenarnya.

Dia menerangkan, harga BBM yang rendah karena bantuan subsidi dari pemerintah.

Baca juga: Serba-serbi Jokowi ke IKN: Klaim Serius soal Lingkungan hingga Pembangunan Dimulai

 

Jokowi mengingatkan, tidak selamanya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan fiskal negara mampu menahan beban subsidi tersebut.

"Kita bandingkan harga BBM di Indonesia dan harga BBM di luar negara kita. Di Singapura harga sudah Rp 31.000. Di Jerman harga sudah Rp 31.000. Di Thailand harga sudah Rp20.000. Di Amerika Rp 17.000. Kita masih Rp 7.650. Dari mana harga ketemu ini? Ya tadi disubsidi," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres XXXII & MPA XXXI PMKRI 2022 yang ditayangkan secara daring lewat YouTube PMKRI TV, Rabu (22/6/2022).

"Tapi sampai kapan kita tahan? APBN kita, fiskal kita kuat menahan ini? Ya kan kita kita akan bekerja keras untuk menggeser anggaran-anggaran yang memang harus dimasukkan ke sini," lanjutnya.

Jokowi mengungkapkan, pada 2022 ini diperkirakan besaran subsidi yang diberikan untuk menahan harga BBM, gas dan tarif listrik meningkat dibanding sebelumnya. Yakni, dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun.

"Tahun ini diperkirakan kita akan mengeluarkan subsidi, karena tidak menaikkan BBM, gas dan listrik yang di bawah 3.000 (VA)," ungkap Jokowi.

"Kita harus menyubsidi ke sana dari Rp 152 triliun melompat kepada Rp 502 triliun. Ini besar sekali," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Kita Belum Sembuh dari Pandemi, Covid-19 Masih Ada

Sehari sebelumnya, Jokowi juga menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) bensin tetap murah untuk masyarakat.

Dia pun menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

Kepala negara juga memberi perbandingan harga bensin di sejumlah negara yang sudah tinggi.

Naiknya harga bensin di sejumlah negara ini dipengaruhi harga jual minyak mentah dunia yang juga naik.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650 tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Harap IKN Jadi Magnet untuk Talenta Digital

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

Baca juga: Ketua DPR Minta Presiden Setelah Jokowi Lanjutkan Pembangunan IKN

Tetapi, Jokowi mengakui pemberian subsidi masih dilakukan dengan pertimbangan sosial dan politik.

Menurutnya, akan ada protes jika pemerintah tidak memberikan subsidi pada BBM dan listrik

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com