Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Isyaratkan APBN Tak Selamanya Mampu Menahan Besarnya Subsidi BBM dan Listrik

Kompas.com - 23/06/2022, 06:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini masih rendah, bukan merupakan harga sebenarnya.

Dia menerangkan, harga BBM yang rendah karena bantuan subsidi dari pemerintah.

Baca juga: Serba-serbi Jokowi ke IKN: Klaim Serius soal Lingkungan hingga Pembangunan Dimulai

 

Jokowi mengingatkan, tidak selamanya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan fiskal negara mampu menahan beban subsidi tersebut.

"Kita bandingkan harga BBM di Indonesia dan harga BBM di luar negara kita. Di Singapura harga sudah Rp 31.000. Di Jerman harga sudah Rp 31.000. Di Thailand harga sudah Rp20.000. Di Amerika Rp 17.000. Kita masih Rp 7.650. Dari mana harga ketemu ini? Ya tadi disubsidi," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Kongres XXXII & MPA XXXI PMKRI 2022 yang ditayangkan secara daring lewat YouTube PMKRI TV, Rabu (22/6/2022).

"Tapi sampai kapan kita tahan? APBN kita, fiskal kita kuat menahan ini? Ya kan kita kita akan bekerja keras untuk menggeser anggaran-anggaran yang memang harus dimasukkan ke sini," lanjutnya.

Jokowi mengungkapkan, pada 2022 ini diperkirakan besaran subsidi yang diberikan untuk menahan harga BBM, gas dan tarif listrik meningkat dibanding sebelumnya. Yakni, dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun.

"Tahun ini diperkirakan kita akan mengeluarkan subsidi, karena tidak menaikkan BBM, gas dan listrik yang di bawah 3.000 (VA)," ungkap Jokowi.

"Kita harus menyubsidi ke sana dari Rp 152 triliun melompat kepada Rp 502 triliun. Ini besar sekali," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Kita Belum Sembuh dari Pandemi, Covid-19 Masih Ada

Sehari sebelumnya, Jokowi juga menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) bensin tetap murah untuk masyarakat.

Dia pun menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

Kepala negara juga memberi perbandingan harga bensin di sejumlah negara yang sudah tinggi.

Naiknya harga bensin di sejumlah negara ini dipengaruhi harga jual minyak mentah dunia yang juga naik.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650 tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Harap IKN Jadi Magnet untuk Talenta Digital

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

Baca juga: Ketua DPR Minta Presiden Setelah Jokowi Lanjutkan Pembangunan IKN

Tetapi, Jokowi mengakui pemberian subsidi masih dilakukan dengan pertimbangan sosial dan politik.

Menurutnya, akan ada protes jika pemerintah tidak memberikan subsidi pada BBM dan listrik

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com