Kompas.com - 23/06/2022, 00:15 WIB
|

KOMPAS.com – Dalam dunia politik praktis, terdapat istilah manuver politik.

Istilah ini kerap digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil partai politik (parpol) ataupun tokoh parpol.

Manuver politik tentu dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu dari pihak yang bersangkutan.

Lalu, apa arti manuver politik?

Baca juga: Ancam Pecat Kader PDI-P yang Manuver Politik, Megawati: Main Dua Kaki, Tiga Kaki, Keluar!

Makna manuver politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti manuver politik adalah gerakan yang cepat dalam bidang politik.

Secara umum, manuver politik dapat diartikan sebagai tindakan atau gerakan politik yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu.

Tujuan atau maksud politik yang dimaksud, misalnya untuk mengamankan posisi pihak yang bersangkutan, atau dikarenakan adanya perbedaan prinsip, ideologi, atau visi dan misi.

Baca juga: Kritik Menteri yang Manuver Politik Jelang 2024, Mardani: Fokus Saja Berat, Apalagi Terbelah

Contoh manuver politik

Contoh manuver politik yang sering mendapat sorotan adalah "loncat pagar" atau disebut juga "lompat pagar".

Perpindahan afiliasi politik ini dapat dilakukan oleh partai politik maupun tokoh parpol.

Biasanya, loncat pagar kerap dilakukan menjelang pemilihan umum (Pemilu) digelar. Ini dikarenakan setiap manuver politik yang dilakukan dapat memengaruhi jumlah dukungan yang diterima.

Manuver seperti ini juga sering dilakukan pada saat pelaksanaan Pemilu selesai dan para pejabat terpilih mulai mengisi kursi yang dimenangkan.

Dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) misalnya.

Tak jarang pihak yang mengalami kekalahan, seperti parpol pengusung calon presiden, melakukan manuver politik dan berkoalisi dengan partai-partai pemenang.

Tujuannya, agar partai tersebut tetap memiliki pengaruh dalam merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan. Selain itu, dengan merapat ke pihak pemenang, dukungan yang diterima partai tersebut juga akan tetap stabil.

Namun, manuver-manuver politik yang dilakukan selama ini dinilai lebih sering berfokus pada kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat.

 

Referensi:

  • Fadli, Andi Muh. Dzul. 2017. Buku Ajar Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
  • Haris, Syamsuddin (Ed). 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Pacaran dengan Anak di Bawah Umur

Pasal Pacaran dengan Anak di Bawah Umur

Nasional
Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Sejumlah Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Sejumlah Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Bergabung dengan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Bergabung dengan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.