Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Hasto Singgung Jasa Bung Karno dan Operasi Dwikora

Kompas.com - 22/06/2022, 16:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi soal klaim mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengenai Kepulauan Riau.

Hasto menyinggung tentang operasi Dwikora era Soekarno yang bertujuan membebaskan negara Asia seperti Malaysia dari cengkeraman asing.

Terlebih, saat operasi itu diluncurkan, Inggris disebut ingin membentuk negara boneka dalam bentuk Federasi Malaysia.

"Nah, apa yang terjadi dengan Dwikora, sebenarnya yang dilakukan Bung Karno ingin membebaskan Asia-Afrika itu dari segala bentuk penjajahan, dari adanya kepangkalan militer asing," ujar Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

"Karena kita bisa menyelesaikan persoalan di Asia-Afrika dengan cara kita," kata dia.

Baca juga: Mahathir Sebut Malaysia Harus Klaim Kepulauan Riau, Kemenlu: Tak Ada Dasar Hukum

Menurut Hasto, rakyat Malaysia berterima kasih Indonesia mau meluncurkan operasi Dwikora demi menggagalkan pembentukan negara boneka.

"Mengucapkan terima kasih dengan cara itu kemudian terbangunlah nasionalisme dari bangsa Malaysia untuk kemudian mampu berdikari karena Bung Karno," kata dia.

Dari situ, kata dia, bangsa di dunia seharusnya bisa menghormati kedaulatan negara lain seperti yang dilakukan Indonesia.

"Dalam situasi ketika bangsa-bangsa sudah merdeka, ya, sebaiknya menghormati kedaulatan di setiap negara, karena itu yang sudah dilakukan oleh Indonesia," ujar Hasto.

Sebelumnya, Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melontarkan pernyataan bahwa wilayah Singapura dan Kepulauan Riau (Kepri) seharusnya menjadi bagian Malaysia.

Hal itu disampaikannya saat berpidato pada Kongres Kelangsungan Hidup Melayu di Selangor, Malaysia, Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Mahathir Klaim Kepulauan Riau, Pakar: Tidak Perlu Ditanggapi

Dalam kongres bertitel Aku Melayu itu, dia menyoroti Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) yang kini menjadi milik Singapura.

Pulau itu berada di pertemuan Selat Singapura dengan Laut Tiongkok Selatan.

Nusa berupa gundukan batu di antara Pulau Bintan (Indonesia) dengan Semenanjung Malaya itu pernah menjadi bagian dari Kesultanan Johor.

“Seharusnya kita tidak hanya menuntut Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh dikembalikan kepada kita. Kita semestinya menuntut Singapura dan juga Kepulauan Riau karena itu Tanah Melayu,” ujar Mahathir disambut aplaus peserta kongres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

Nasional
Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Nasional
Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Nasional
Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

Nasional
KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

Nasional
KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Nasional
Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Nasional
Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Nasional
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada

Nasional
Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Nasional
BNPB Berikan Dana Siap Pakai Rp 250 Juta untuk Penanganan Awan Panas Semeru

BNPB Berikan Dana Siap Pakai Rp 250 Juta untuk Penanganan Awan Panas Semeru

Nasional
Ismail Bolong Jadi Tersangka Terkait Izin Tambang di Kaltim

Ismail Bolong Jadi Tersangka Terkait Izin Tambang di Kaltim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.