Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Kembali Menyinggung Beratnya Anggaran untuk Subsidi Bensin...

Kompas.com - 22/06/2022, 05:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) bensin tetap murah untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan negara agar harga bensin tetap rendah sangat besar.

Dia lantas menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

"Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: KNTI: 82,8 Persen Nelayan Kecil Sulit Akses BBM Bersubsidi untuk Melaut

Kepala negara kemudian memberi perbandingan harga bensin di sejumlah negara yang sudah tinggi.

Naiknya harga bensin di sejumlah negara ini dipengaruhi harga jual minyak mentah dunia yang juga naik.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650, tetapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Baca juga: Jokowi: Subsidi untuk Bensin Besar Sekali, Bisa buat Bangun Ibu Kota

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran Rp 502 triliun) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelasnya.

Singgung demonstrasi jika harga bensin naik

Tidak hanya sekali ini Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi negara terharap harga jual bensin.

Pada Maret 2022, Jokowi pernah menjelaskan soal setiap negara di dunia yang menghadapi kesulitan karena melonjaknya harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu pasokan global yang semakin ketat.

Ia menjelaskan, harga minyak dunia saat itu sudah bergerak di atas 100 dollar AS per barrel, melonjak dua kali lipat dari harga normal yang sekitar 50-60 dollar AS per barrel.

Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga BBM.

Baca juga: Negara Tekor, Subsidi BBM dan Elpiji Banyak Bocor ke Orang Kaya

Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia.

Lantaran, ketika terjadi kenaikan harga BBM, meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya, pasti memicu gelombang demonstrasi.

"Kalau kita lihat, (harga minyak dunia) dari yang dulu itu sekitar 50-60 dollar AS per barrel, sekarang sudah 118 dollar AS per barrel. Naik dua kali lipat," ujarnya saat memberikan pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, 25 Maret 2022.

"Sehingga, negara-negara yang tidak mensubsidi BBM-nya naik 2 kali lipat, bayangkan. Kita (di Indonesia) naik kadang-kadang 10 persen saja demonya 3 bulan. Ini naik 2 kali lipat artinya naik 100 persen," lanjut Jokowi.

Akui tak mudah menahan harga bensin

Kemudian pada April, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Jokowi mengatakan, harga BBM Pertalite akan terus dipertahankan karena penggunanya berbeda dengan BBM jenis Pertamax yang menurutnya merupakan pemilik mobil-mobil mewah.

"Yang Pertamax naik, naiknya juga saya kira naiknya enggak banyak, tapi itu yang punya mobil-mobil mewah yang pakai mereka. Tapi yang pertalite ini kita tahan, tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp 7.650," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, dikutip dari akun YouTube Palti West, 21 Mei 2022.

Baca juga: Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Jokowi mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk menahan harga Pertalite agar tidak naik hingga harus mengeluarkan dana subsidi yang jumlahnya sangat besar.

Padahal, jika dibandingkan negara-negara lain, Jokowi menilai harga bensin di Indonesia masih sangat murah.

Ia menyebutkan, harga bensin di Jerman sudah sekitar Rp 31.000 per liter, di Singapura sebesar Rp 32.000 per liter, Rp 20.800 per liter di Thailand, dan sekitar Rp 18.000 per liter di Amerika Serikat.

"Supaya tahu, untuk mempertahankan harga Pertalite, harga LPG, listrik yang di bawah 3.000 (VA), pemerintah keluar gede sekali, sangat besar sekali, Rp 502 triliun, ini yang masyarakat harus tahu," kata Jokowi.

"Sekali lagi ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite masih Rp 7.650," ujar dia.

Sampai kapan bisa menahan harga?

Selang beberapa hari setelah pernyataannya itu, Jokowi kembali mengatakan, pemerintah hingga kini masih berupaya keras menahan supaya harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter.


Menurut dia, harga BBM di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Di Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000, Jerman sudah di angka 31.000, Thailand 20.000, kita ini Pertalite masih 7.650, sekali lagi Rp 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain (harganya) sudah jauh sekali," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), 24 Mei 2022.

Baca juga: Naik, Naik, BBM Naik... Tinggi, Tinggi Sekali...

Jokowi menyampaikan, harga bensin di Indonesia masih relatif rendah lantaran pemerintah terus menerus menahan kenaikan.

Upaya ini disebut Jokowi tidak mudah karena di saat bersamaan subsidi energi dari APBN yang harus ditanggung pemerintah jumlahnya juga semakin besar.

"Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ucap Jokowi.

"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com