Salin Artikel

Saat Jokowi Kembali Menyinggung Beratnya Anggaran untuk Subsidi Bensin...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung besarnya subsidi yang diberikan negara agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) bensin tetap murah untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan negara agar harga bensin tetap rendah sangat besar.

Dia lantas menyampaikan perhitungan bahwa besar total subsidi yang diberikan negara tersebut bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

"Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).

Kepala negara kemudian memberi perbandingan harga bensin di sejumlah negara yang sudah tinggi.

Naiknya harga bensin di sejumlah negara ini dipengaruhi harga jual minyak mentah dunia yang juga naik.

"Di Singapura bensin sudah Rp 31.000, Jerman sudah Rp 31.000, di Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650, tetapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun," tegasnya.

Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak.

Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu (IKN) Rp 466 triliun. (Sementara anggaran Rp 502 triliun) ini untuk subsidi," ungkap presiden.

"Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelasnya.

Singgung demonstrasi jika harga bensin naik

Tidak hanya sekali ini Presiden Jokowi menyinggung soal subsidi negara terharap harga jual bensin.

Pada Maret 2022, Jokowi pernah menjelaskan soal setiap negara di dunia yang menghadapi kesulitan karena melonjaknya harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu pasokan global yang semakin ketat.

Ia menjelaskan, harga minyak dunia saat itu sudah bergerak di atas 100 dollar AS per barrel, melonjak dua kali lipat dari harga normal yang sekitar 50-60 dollar AS per barrel.

Kondisi ini membuat sejumlah negara menaikkan harga BBM.

Jokowi menilai kenaikan harga BBM menjadi isu yang sensitif di Indonesia.

Lantaran, ketika terjadi kenaikan harga BBM, meski tidak lebih besar dibandingkan negara lainnya, pasti memicu gelombang demonstrasi.

"Kalau kita lihat, (harga minyak dunia) dari yang dulu itu sekitar 50-60 dollar AS per barrel, sekarang sudah 118 dollar AS per barrel. Naik dua kali lipat," ujarnya saat memberikan pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, 25 Maret 2022.

"Sehingga, negara-negara yang tidak mensubsidi BBM-nya naik 2 kali lipat, bayangkan. Kita (di Indonesia) naik kadang-kadang 10 persen saja demonya 3 bulan. Ini naik 2 kali lipat artinya naik 100 persen," lanjut Jokowi.

Akui tak mudah menahan harga bensin

Kemudian pada April, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Jokowi mengatakan, harga BBM Pertalite akan terus dipertahankan karena penggunanya berbeda dengan BBM jenis Pertamax yang menurutnya merupakan pemilik mobil-mobil mewah.

"Yang Pertamax naik, naiknya juga saya kira naiknya enggak banyak, tapi itu yang punya mobil-mobil mewah yang pakai mereka. Tapi yang pertalite ini kita tahan, tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp 7.650," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, dikutip dari akun YouTube Palti West, 21 Mei 2022.

Jokowi mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk menahan harga Pertalite agar tidak naik hingga harus mengeluarkan dana subsidi yang jumlahnya sangat besar.

Padahal, jika dibandingkan negara-negara lain, Jokowi menilai harga bensin di Indonesia masih sangat murah.

Ia menyebutkan, harga bensin di Jerman sudah sekitar Rp 31.000 per liter, di Singapura sebesar Rp 32.000 per liter, Rp 20.800 per liter di Thailand, dan sekitar Rp 18.000 per liter di Amerika Serikat.

"Supaya tahu, untuk mempertahankan harga Pertalite, harga LPG, listrik yang di bawah 3.000 (VA), pemerintah keluar gede sekali, sangat besar sekali, Rp 502 triliun, ini yang masyarakat harus tahu," kata Jokowi.

"Sekali lagi ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite masih Rp 7.650," ujar dia.

Sampai kapan bisa menahan harga?

Selang beberapa hari setelah pernyataannya itu, Jokowi kembali mengatakan, pemerintah hingga kini masih berupaya keras menahan supaya harga BBM jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter.


Menurut dia, harga BBM di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Di Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000, Jerman sudah di angka 31.000, Thailand 20.000, kita ini Pertalite masih 7.650, sekali lagi Rp 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain (harganya) sudah jauh sekali," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), 24 Mei 2022.

Jokowi menyampaikan, harga bensin di Indonesia masih relatif rendah lantaran pemerintah terus menerus menahan kenaikan.

Upaya ini disebut Jokowi tidak mudah karena di saat bersamaan subsidi energi dari APBN yang harus ditanggung pemerintah jumlahnya juga semakin besar.

"Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ucap Jokowi.

"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/22/05404491/saat-jokowi-kembali-menyinggung-beratnya-anggaran-untuk-subsidi-bensin

Terkini Lainnya

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke