Perbedaan MA, MK, dan KY

Kompas.com - 22/06/2022, 01:00 WIB

Monica Ayu Caesar Isabela

Penulis

Lihat Foto

Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. (KIKI NASUTION)

Sumber Mahkamah Konstitusi

KOMPAS.com - Indonesia membagi kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga masing-masing yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.

Lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY.

MA, MK, dan KY adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya sama-sama mengawasi penerapan Undang-undang Dasar atau UUD dan hukum yang berlaku. Akan tetapi, ketiganya memiliki sejumlah perbedaan.

Berikut perbedaan MA, MK, dan KY:

Poin Pembeda	Mahakamah Agung (MA)	Mahkamah Konstitusi (MK)	Komisi Yudisial (KY)
Dasar Pembentukan	Undang-undag No 14 Tahun 1985	Undang-undang No 24 Tahun 2003	Undang-undang No 22 Tahun 2004
Tanggal Berdiri	19 Agustus 1945	13 Agustus 2003	2 Agustus 2005
Keanggotaan	Jumlah anggota maksimal 60 orang. Rekrutmen oleh Komisi Yudisial diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Jumlah anggota 9 orang. Rekrutmen oleh: DPR: 3 orang MA: 3 orang Presiden: 3 orang	Jumlah anggota 7 orang. Rekrutmen oleh panitia seleksi komisioner KY diajukan ke DPR.
Fungsi	Kekuasaan kehakiman	Kekuasaan kehakiman	Pengawasan hakim, tetapi tidak termasuk hakim MK.
Kewenangan	Mengadili pada tingkat kasasi. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mempunyai kewenangan lain, yaitu: Memutus pemberhentian kepala daerah yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyelenggarakan persidangan peninjauan kembali.	Menguji UU terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.	Merekrut calon hakim agung (pendaftaran, seleksi, dan seterusnya) dan hakim ad hoc. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Putusan	Berjenjang Bisa dilakukan upaya peninjauan kembali.	Usulan pemberhentian hakim kepada MA.	Tak berjenjang, pertama dan terakhir. Bersifat final.
Masa Tugas	5 tahun.	5 tahun.	5 tahun.
Contoh Kasus	MA menolak kasasi terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, M Nazaruddin. Kasus sudah selesai.	Menolak gugatan tim hukum Prabowo-Hatta tentang pelanggaran pemilu presiden 2014.	Menerima 1.060 laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim priode Januari-April 2016.
Pimpinan	Ketua Mahkamah Konstitusi denga masa jabatan 3 tahun.	Ketua Mahkamah Agung dengan masa jabatan 5 tahun.	Ketua Komisi Yudisial dengan masa jabatan 5 tahun.
Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada presiden.	Bertanggung jawab kepada presiden.	Bertanggung jawan kepada publik melalui DPR.

Referensi

Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajagrafindo Persada
Kirman dan Sunu. 2002. Pergulatan Konstitusi. Solo: Pondok Edukasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.