Kompas.com - 19/06/2022, 13:15 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta untuk tunduk dan menunggu keputusan final Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. 

Ganjar disarankan tak buru-buru menyambut setelah namanya masuk bursa bakal calon presiden (bakal capres) Partai Nasdem.

Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Ganjar sebaiknya fokus menjalankan tugas pokok sebagai gubernur dan pengurus partai.

"Jika Ganjar melawan dan menyambut dukungan partai lain, ia akan dinilai offside atau kemajon (terlalu maju) lagi, dan akan meningkatkan resistensi politik di internal PDIP. Jika itu dilakukan, itu bisa menjadi political suicide atau bunuh diri secara politik," kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (19/6/2022).

"Tidak menutup kemungkinan, 'catatan buku merah' bisa dikeluarkan," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Usulkan Ganjar sebagai Bakal Capres, Puan Sebut PDI-P Tak Terganggu

Umam pun menilai, Ganjar memang memiliki kemampuan untuk mengonsolidasikan basis popularitas dan elektabilitas tingkat massa.

Namun demikian, ia dihadapkan pada tantangan basis dukungan di tingkat internal partainya.

Hal tersebut, menurut Umam disebabkan gaya komunikasi Ganjar dengan pihak internal partai yang tak mudah diterima elite partai .

"Termasuk manuver sel-sel relawannya yang cukup agresif, juga bisa dipersepsikan kemajon, yang seolah ingin mendikte otoritas Ketum Megawati," ucap Umam.

Ia menilai, mampu tidaknya Ganjar maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang akan sangat bergantung pada titik pertemuan antara konstalasi elektroal di tingkat massa dan di tingkat elite partai.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Brimob Bersenjata Datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

BREAKING NEWS - Brimob Bersenjata Datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.