Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Etika Politik, PDIP: Kita Bukan Partai yang Langgar Komitmen

Kompas.com - 17/06/2022, 21:57 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta seluruh kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI-P untuk menyatukan barisan demi kemajuan bangsa Indonesia.

Kepada seluruh kader, Hasto menyampaikan bahwa PDI-P bukan partai yang suka menyalip di tikungan.

Oleh karena itu, seluruh kader diminta komitmen menyukseskan pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Kita bukan sosok parpol yang di dalam bekerja sama itu melanggar komitmen kerja sama yang disepakati. Terutama ialah kerja sama untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Demokrat Jalin Komunikasi dengan PKB-PKS, Ini Kata Sekjen PDI-P

Hasto pun mengingatkan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya kedisiplinan dan komitmen terhadap partai.

Ia mengibaratkan para kader PDI-P sebagai sebuah akar yang dipersatukan dengan kesamaan gagasan.

Baca juga: Singgung Etika Politik, Hasto: Kita Bukan Partai yang Suka Cabut Akar yang Lain

Sebagai partai politik, kata Hasto, partainya menegakkan etika berpolitik dengan tidak mencabut akar yang berwarna lain.

“Jadi kalau akar kita bergerak, di sana ada akar kuning, kita berbelok. Karena masih banyak akar lain. Misal ketemu akar NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PAN (Partai Amanat Nasiona), kita berbelok,” kata Hasto.

“Sehingga akar PDI Perjuangan jadi kokoh, tanpa merusak akar yang lain. Kita bukan partai yang suka mencabut akar yang lain. Akar yang kita garap adalah akar wong cilik. Itulah yang dikedepankan PDI Perjuangan, berpolitik dengan etika,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com