Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas jadi Menteri, PAN Akan Tetap Beri Kritik dan Saran ke Pemerintah

Kompas.com - 16/06/2022, 17:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, PAN akan tetap memberi kritik dan saran kepada pemerintah meski Zulkifli Hasan telah menjadi Menteri Perdagangan.

Zulkifli merupakan Ketua Umum PAN.

Yandri mengatakan, kritik akan tetap disampaikan tetapi dalam bahasa yang santun supaya masukan dari PAN menjadi solusi terbaik bagi pemerintah.

"Bukan berarti menutup pintu untuk melakukan kritik, saran, dan pendapat. Tinggal caranya yang kita atur caranya sedemikian rupa, sehingga masukan PAN bisa tetap menjadi solusi yang terbaik," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Sejumlah Kader PAN Disebut Berpeluang Gantikan Zulhas sebagai Pimpinan MPR

Yandri yakin, bertambahnya jumlah partai politik yang masuk kabinet juga tidak akan menutup fungsi kontrol dan keseimbangan (check and balances) terhadap pemerintah.

Sebab, menurut dia, setiap menteri dari partai politik yang berada di kabinet akan bekerja semaksimal mungkin supaya partai politik yang mereka wakili tidak mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

"Tidak mungkin juga apa namanya kayak Bang Zul, Ketum PAN, kalau melakukan hal-hal tidak baik itu politik bunuh diri namanya. Atau Golkar, Airlangga, pasti yang terbaik lah," ujar Yandri.

"Karena efeknya kalau misalnya Bang Zul main-main di pemerintahan tidak maksimal bekerja dengan baik, PAN yang rugi," lajut dia.

Ketua Komisi VIII DPR itu juga yakin, gemuknya koalisi partai politik akan menciptakan fungsi kontrol dari dalam tubuh koalisi sehingga tidak akan mengurangi fungsi check and balances.

"Saya kira tidak akan mengurangi semangat atau pun saran dan kritik. Justru dengan duduk bareng itu, bisa lebih terbuka berdiskusi dari hati ke hati," ujar Yandri.

Baca juga: Sekjen PAN Sebut Penentuan Nama Pengganti Pimpinan MPR Ada di Tangan Zulhas

Seperti diketahui, ada 24 menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki latar belakang politikus.

Dari 24 nama tersebut, 4 di antaranya malah berstatus sebagai ketua umum partai, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar).

Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Ketum PPP), dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Ketum PAN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com