Salin Artikel

Hasil "Reshuffle" Kabinet Jokowi Dinilai Tak Cukup Perbaiki Kinerja di Sisa Masa Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022), dinilai tak cukup untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di sisa masa jabatannya.

Adapun, Presiden Jokowi hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk memenuhi target-target pembangunan yang ingin ia capai.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, hasil reshuffle yang dilakukan Jokowi saat ini, tak cukup mampu memperbaiki performa kabinet ke depan.

"Di dalam framework peningkatan performa kabinet ideal yang kita bayangkan, ini enggak terlalu masuk," ujar Firman kepada Kompas.com.

Ia mencontohkan, Zulkifli Hasan yang dilantik jadi menteri perdagangan, dinilai belum memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang perdagangan.

Zulhas, begitu sapaan akrabnya, menurut Firman hanya memiliki nilai jual sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang dianggap oleh Jokowi kian loyal dan kian dekat dengan ide-idenya terkait pengelolaan negara.

"Nah, itu. Seharusnya kalau di dalam framework meningkatkan performa, harus dicari orang yang track record-nya jauh lebih baik dibandingkan Pak Lutfi (mendag sebelumnya) dan juga kemampuan kinerjanya juga lebih baik dari Pak Lutfi," kata Firman.

Selain itu, ia juga menyoroti penunjukkan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Firman mengatakan, seharusnya Jokowi bisa memilih tokoh lain yang lebih berpengalaman dalam menangani isu-isu agraria.

Meski ia tak memungkiri latar belakang Hadi sebagai mantan panglima TNI, dinilai memiliki ketegasan sehingga negara tak harus merugi salam menghadapi isu-isu pertanahan.

"Tapi mungkin di dalam pandangan Presiden dengan background militer, dia punya ketegasan. Sehingga ketika berbicara mengenai pertanahan, lahan-lahan produksi, kemudian lainnya, itu negara tidak terus menerus dirugikan," ucap Firman.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/20073911/hasil-reshuffle-kabinet-jokowi-dinilai-tak-cukup-perbaiki-kinerja-di-sisa

Terkini Lainnya

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies di Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke