RUU KIA Usulan DPR, Cuti Melahirkan 6 Bulan, dan Gaji Penuh 3 Bulan Pertama

“Dan ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” kata Puan.

Ia mengatakan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan sang anak.

Baca juga: Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Ahli Gizi: Baik untuk Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif

Ia menekankan, apabila HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa saja mengalami gagal tumbuh kembang serta mengalami kecerdasan yang tidak optimal.

Puan mengatakan, sudah selayaknya negara memastikan generasi penerus bangsa untuk tumbuh menjadi SDM yang dapat membawa Indonesia semakin maju.

Sementara itu, ahli gizi Dr dr Tan Shot Yen M Hum mendukung usulan DPR terkait cuti melahirkan selama 6 bulan. Namun, dengan beberapa catatan.

Pertama, enam bulan waktu cuti ini dimaksudkan agar ibu dapat menyusui bayinya secara eksklusif

“Untuk keberhasilan menyusui secara eksklusif tentu ada beberapa persyaratan,” kata Tan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Tan mengatakan, untuk mencapai keberhasilan menyusui secara eksklusif, diperlukan literasi pada pasangan orang tua untuk memahami pentingnya air susu ibu (ASI).

Baca juga: Menteri PPPA: Cuti Melahirkan Tidak Boleh Dianggap Sebagai Beban Saat Perekrutan Pekerja

Kedua, orang tua harus belajar cara menyusui dengan benar yaitu memahami perlekatan, memahami grafik tumbuh kembang bayi dan memahami bayi mulai hilang fokus menyusui karena panca-inderanya telah berkembang baik, sementara masih harus mengonsumsi ASI.

Ketiga, dalam waktu cuti enam bulan setelah melahirkan, keluarga dan lingkungan sekitar harus mendukung ibu agar dapat menyusui bayinya secara eksklusif.

“(Waktu) 6 bulan ibu perlu mendapat dukungan penuh untuk bisa menyusui secara eksklusif. Bukan kelelahan mengurus rumah tangga atau anak-anak lainnya yang lebih besar,” tutur dia.