Lihat Hasil Survei, PPP Prediksi Menteri di Bidang Ekonomi Bakal "Direshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memprediksi menteri di bidang perekonomian akan direshuffle.

Hal itu disampaikan Baidowi menanggapi hasil survei Charta Politika yang menunjukkan lebih dari 50 persen responden menyatakan kondisi peremonomian saat ini buruk.

“Ya kalau dikaitkan (dengan hasil survei) ada juga (menteri di sektor ekonomi yang mungkin direshuffle). Kalau kemungkinan ternyata tidak ada, ya apa boleh buat wong (orang) hak prerogatif presiden,” kata Baidowi di DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baidowi menilai, pos di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat paling mudah diukur. Misalnya, dari sisi pertumbuhan ekonomi dan upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Baidowi memastikan bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui.

Baca juga: Isu Reshuffle, Wasekjen: Jumlah Menteri PDI-P Tetap, bahkan Bisa Bertambah

Menurutnya, Jokowi mempunyai parameter dalam mengukur kinerja di kabinetnya, khususnya di bidang perekonomian.

“Karena di bidang ekonomi sudah jadi rahasia umum (penilaian buruk), bukan hanya di kalangan survei, tapi di masyarakat awam yang mengalami langsung dampak itu sangat terasa,” kata Baidowi.

Berdasarkan temuan Charta Politika, sebanyak 50,4 persen responden menyatakan kondisi ekonomi buruk pada periode Juni 2022.

Hasil lebih buruk tercatat pada periode survei sebelumnya yaitu April 2022. Sebanyak 56,4 persen responden menyatakan hal tersebut.

Dua bulan sebelumnya, Februari 2022, responden juga menyatakan kondisi ekonomi buruk sebanyak 52,4 persen.

Belakangan, isu perombakan kabinet kembali mengemuka.

Baca juga: Riwayat Reshuffle Kabinet Jokowi sejak 2014 hingga Terkini

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab soal isu reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut akan digelar pada Rabu (15/6/2022) atau besok.

Menurut Pramono, kepastian waktu reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022).