Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Ibaratkan Kemiskinan Ekstrem di RI seperti Kerak

Kompas.com - 14/06/2022, 16:07 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengibaratkan kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini seperti kerak yang berada pada bagian terbawah piramida kemiskinan.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Indonesia cenderung sedikit.

Namun demikian, bukan berarti kemiskinan ekstrem menjadi mudah diatasi.

"Kemiskinan ekstrem memang di Indonesia jumlahnya relatif kecil tetapi bukan berarti mudah diatasi. Kecil ini merupakan kerak dari piramida kemiskinan," ucap Muhadjir dalam acara Peluncuran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pennghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PMK, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Berantas Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Pemberian Bansos Didukung Program Pemberdayaan

Bila berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia per September 2021 mencapai 9,71 persen atau 26,50 juta orang.

Dari jumlah tersebut, yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sebesar 4 persen atau sekitar 10,86 juta penduduk.

Muhadjir pun menjelaskan, karena jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem tersebut relatif sedikit, dibutuhkan daya ungkit yang cukup besar untuk mengatasinya.

"Kalau kita ngliwet (menanak nasi), ini (kemiskinan ekstrem) adalah intipnya (kerak nasinya). Jadi untuk mengerok intip ini jauh lebih sulit daripada mengambil nasi di atasnya," ucap Muhadjir.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo pun menerbitkan Inpres Nomor 4/2022 yang menginstruksikan kepada 22 kementerian dan enam lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai denngan tugas dan fungsinya untuk melakukan percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Di Hadapan Dubes China, Gus Halim Paparkan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem lewat Pemanfaat Data

Harapannya, pada 2024, target Presiden Jokowi untuk menghapus kemiskinan ekstrem bisa tercapai.

"Bapak Presiden Jokowi telah menugaskan kita semua untuk berkomitmen menghapus kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari target SDGs, yakni dari 2030 menjadi 2024," ucap Muhadjir.

"Karenanya kita harus senantiasa berusaha keras dalam mewujudkan, merealisasi target tersebut," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com