Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 71,1 Persen Responden Percaya Pemerintah Mampu Menangani jika Situasi Covid-19 Memburuk

Kompas.com - 13/06/2022, 11:03 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, 63,5 persen responden menjawab yakin saat diajukan pertanyaan "yakin atau tidakkah Anda dengan kemampuan pemerintah untuk menangani apabila terjadi perburukan situasi Covid-19 dalam waktu dekat?"

Sementara 7,6 persen responden menjawab sangat yakin.

 

Meski demikian, peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan, tidak seharusnya upaya pemerintah untuk mendorong transisi status Covid-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi dilakukan secara gegabah.

"Pasalnya, sekitar satu setengah bulan setelah mobilisasi besar-besaran selama masa mudik Lebaran, potensi lonjakan kasus kembali menghadang. Hal ini terlihat dari kasus positif harian yang konsisten berada di atas angka 500 kasus dalam beberapa hari terakhir," tulis Rangga seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 70 Persen Responden Sepakat Status Covid-19 Jadi Endemi

Ia pun menilai tren penambahan kasus yang meningkat menunjukkan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia belum stabil.

Variabel seperti peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan atau keberadaan varian baru bisa jadi akan membuat perburukan situasi Covid-19 di Tanah Air tereskalasi cepat.

Di sisi lain, virus penyebab Covid-19 juga masih bermutasi hingga saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saaat ini terdapat delapan kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia.

Meski seluruh pasien yang terpapar sudah dinyatakan sembuh, namun sebagian besar pasien yang terinfeksi tersebut telah mendapatkan vaksin lebih dari dua dosis.

Baca juga: Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 di Tengah Penularan Subvarian Baru Omicron

"Tak mengherankan, masih cukup banyak komponen masyarakat yang merasa belum sepakat dengan transisi status yang tengah disiapkan pemerintah," tulis Rangga.

Dari hasil survei, sebanyak 26,5 persen responden atau lebih dari seperempat responden menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana ini.

Rangga menilai, potensi perburukan perlu selalu menjadi bahan pertimbangan pemerintah ketika meramu kebijakan transisi.

"Pengalaman digempur wabah yang telah dialami selama dua tahun terakhir membuat mereka ragu aka kemampuan pemerintah menghadapi gelombang Covid-19 di kemudian hari," jelas Rangga.

Baca juga: Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk

Untuk diketahui, pengumpulan data dalam jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022. Jajak pendapat dilakukan terhadap 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com