Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk

Kompas.com - 13/06/2022, 08:34 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 90 persen responden bersedia tetap menggunakan masker jika terjadi perburukan situasi Covid-19 di Indonesia.

Padahal, di sisi lain, 77 responden memberikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah melonggarkan aturan penggunaan masker di ruang terbuka.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 24-29 Mei 2022 tersebut menunjukkan, meski publik antusias terhadap aturan mobilitas sosial dan protokol kesehatan yang lebih bebas, mereka tetap bersedia patuh jika pengetatan kembali dilakukan.

"Tak sulit bagi masyarakat bersikap adaptif dengan perkembangan situasi pandemi," kata peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dikutip dari Harian Kompas, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Ramaikan Jakarta Fair 2022, Pengunjung Tertib Pakai Masker

Langkah yang diambil pemerintah untuk melonggarkan kebijakan protokol kesehatan dalam masa transisi menuju endemi diterima oleh masyarakat lantaran upaya pengendalian Covid-19 yang dilakukan sudah membaik.

Hal tersebut terlihat dari data survei yang menunjukkan 70,1 persen responden yakin pemerintah mampu untuk menangani bila terjadi perburukan situasi Covid-19 dalam waktu dekat.

Rangga menyampaikan, selain alasan pandemi yang sudah relatif membaik, vaksinasi juga menjadi alasan bagi responden yang cenderung menerima kebijakan pelonggaran kebijakan masker di masa transisi menuju endemi.

"Di mata responden, sikap ini dilandasi perasaan aman setelah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga (booster)," kata Rangga.

Meski jumlah responden yang setuju dengan langkah pemerintah melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan, lebih kurang seperempat responden cenderung tak setuju.

Baca juga: Epidemiolog Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Masker meski Pelonggarannya Diperluas

Namun demikian, hasil jajak pendapat menunjukkan, tidak sampai 1 persen responden yang menolak kebijakan pelonggaran penggunaan masker akibat khawatir akan perburukan Covid-19.

"Justru, sebagian besar penolakan dari responden ini dilatarbelakangi kebiasaan menggunakan masker selama dua setengah tahun terakhir. Memakai masker sudah jadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dalam dua tahun terakhir ini," kata Rangga.

Pengumpulan data dalam jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon.

Jajak pendapat dilakukan terhadap 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com