Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri Peringatan soal Bajak Kader, PAN Tegaskan KIB Belum Bahas Capres

Kompas.com - 11/06/2022, 18:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan PAN, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum membahas sosok yang akan diusung sebagai calon presiden.

Hal ini disampaikan Eddy merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang memperingatkan agar partai politik hendaknya menggembleng kadernya sendiri, bukan membajak kader dari partai lain.

"Perlu saya tegaskan di sini belum ada pembicaraan di KIB tentang sosok capres atau cawapres. Jadi kalau namanya si A, si B, itu saya kira adalah spekulasi yang beredar dan tak ada dasarnya untuk membenarkan itu," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

Baca juga: Kode Keras PDI-P buat Parpol Lain yang Ingin Bajak Ganjar untuk Pilpres

Kendati demikian, Eddy mengamini bahwa pada hakikatnya setiap partai politik bertujuan untuk mencetak pemimpin.

"Hadi merupakan kebanggaan bagi partai politik jika kader terbaiknya maju dalam kontestasi pilpres," ujar Eddy.

PAN, kata Eddy, pernah membawa kadernya senagai kontestan pilpres yaitu Amien Rais pada Pilpres 2004 dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2024.

Namun, ia mengakui bahwa partai mencoba realistis dalam mengajukan kader sendiri sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024 karena tujuan yang ingin diraih adalah kemenangan.

Baca juga: Soal Kemungkinan Ganjar Diusung Partai Lain, Sekjen PDI-P: Tugas Parpol Menggembleng, Bukan Membajak

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa KIB akan membahas nama yang bakal diusung pada Pilpres 2024 dan memutuskannya bersama-sama.

"Jadi ke depannya kita lihat lagi perkembangan, kan Pak Airlangga juga bilang ada chapter-chapternya, Pak Zul juga mengatakan bahwa kita masih akan kajian mendalam dan kita akan serap dari apa yang dikehendaki masyarakat," kata Eddy.

Pernyataan Hasto soal bajak-membajak kader itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal bagaimana sikap PDI-P jika Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo direbut partai lain untuk diusung dalam Pilpres 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com