Apakah Dishub Boleh Menilang?

KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang perhubungan.

Salah satu wewenang yang dimiliki Dishub berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Tak jarang, petugas Dihub terlihat dalam razia gabungan bersama kepolisian.

Tapi, menurut aturan yang ada, bolehkah Dishub menilang kendaraan pribadi?

Baca juga: Bolehkah Polisi Menilang Tanpa Razia atau Operasi?

Tugas dan fungsi Dishub Menurut UU Lalu Lintas

Salah satu aturan mengenai tugas dan fungsi Dishub terkait lalu lintas adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan undang-undang ini, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan meliputi:

• penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
• manajemen dan rekayasa lalu lintas;
• persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
• perizinan angkutan umum;
• pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
• pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
• penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Baca juga: Bolehkah Polisi Menilang Pajak Mati?

Kewenangan Dishub di jalan

Perihal wewenang Dishub terkait lalu lintas dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengacu pada peraturan ini, petugas Dishub boleh melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan di jalan, baik secara berkala maupun insidental.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan di jalan wajib didampingi oleh polisi lalu lintas.

Wewenang Dishub pun hanya pada angkutan umum, baik angkutan orang maupun barang. Pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi merupakan wewenang kepolisian dan bukan Dishub.

Adapun wewenang Dishub dalam melakukan pemeriksaan angkutan umum di jalan terdiri dari: