Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Prediksi Koalisi PKB-PKS Tak Tahan Lama Lewat 3 Faktor

Kompas.com - 10/06/2022, 19:11 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai ada 3 hal yang membuat koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bakal bertahan lama.

Hal pertama yang menjadi sorotan, kata Ray, adalah tantangan dari internal PKS maupun PKB. Menurut karena kedua partai itu mempunyai pandangan politik yang berbeda, meski sama-sama bercorak Islam, tetapi untuk meyakinkan para kader mereka untuk bekerja sama tidak mudah.

"Kemungkinan akan banyak mengundang tanya dari para anggota atau simpatisan. Sekalipun kemungkinan ada banyak argumen penjelasannya, tapi saya tidak melihat berbagai argumen itu akan dapat dengan cepat diterima oleh anggota atau simpatisan," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Selain itu, kata Ray, rintangan lain yang bakal dihadapi koalisi PKS dan PKB kemungkinan besar sulit menarik masyarakat untuk mau mendukung dengan memilih mereka.

Baca juga: PKS: Anies Itu buat Jakarta, untuk Nasional Kita Lihat Lagi

Malah Ray memperkirakan sikap massa dari kedua partai itu bakal bertolak belakang dengan para elitenya.

"Alih-alih menarik massa pemilih, yang ada justru sebaliknya. Pemilih dari kedua parpol ini berpotensi akan menjaga jarak dengan partai mereka," ucap Ray.

Persoalan terakhir, kata Ray, adalah soal menentukan siapa tokoh yang bakal diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024.

PKB menurut Ray menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diusung sebagai capres atau cawapres. Sementara PKS walau belum menyampaikan dengan terbuka, kemungkinan bakal mengusung Anies Baswedan.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi: Ingin Jadi Poros Ketiga, Muhaimin Capres Bukan Harga Mati

"Kerumitannya akan berpuncak pada siapa pigur capres yang akan mereka usung. Dan memasangkan keduanya bukanlah pilihan yang tepat dan laku di pasar pemilu," ucap Ray.

"Dengan tiga pertimbangan di atas, saya kira koalisi ini, akan rontok di tengah jalan," lanjut Ray.

Gagasan poros koalisi PKS-PKB disampaikan dalam jumpa pers di Kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Kamis (9/6/2022).

Dalam kegiatan itu PKS diwakili oleh Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua DPP Sukamta. Sedangkan PKB diwakili oleh Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum Nasim Khan.

Pembentukan koalisi PKS-PKB seakan ingin menjadi pengimbang dari Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, koalisi ini pun terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai-partai yang sudah tergabung dengan poros lain, termasuk partai anggota KIB atau PDI Perjuangan.

Baca juga: Waketum PKB Klaim Koalisi dengan PKS Bakal Hilangkan Politik Identitas

"Kalau yang di KIB mau datang ke kami, kami enggak nolak, misal ketemu lagi PAN atau Golkar, 'wah cocok nih barang nih'," ujar Aboe.

"(PDI-P) enggak masalah, cuma mau enggak PDI-P? Pokoknya sebelum janur kuning melengkung itu belum selesai," kata dia.

Sementara itu, Jazilul meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu. Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Baca juga: Bangun Koalisi dengan PKS, Waketum PKB: Kami Sering Di-framing Seakan Tak Bisa Bertemu

Jazilul mengakui, PKB pun harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai koalisi yang dibangun PKB bersama PKS.

Sebab, menurut dia, masih ada anggapan bahwa PKB dan PKS memiliki perbedaan akidah.

"Ini kan juga harus disampaikan kepada publik, bahwa ini urusannya bukan akidah, tapi urusannya bagaimana politik ini memberikan kesejahteraan," ujar dia.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com