Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Nasdem Tidak Akan Bentuk Koalisi Sebelum Ada Capres

Kompas.com - 08/06/2022, 18:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, partainya tidak akan membentuk koalisi sebelum menentukan nama calon presiden yang akan diusung.

"Calon-calon mitra koalisi nanti akan kami bicarakan setelah rakernas (rapat kerja nasional), Nasdem tidak membentuk koalisi sebelum ada capres, kami membentuk koalisi setelah menghasilkan capres," kata Plate di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Plate menjelaskan, dalam rakernas nanti, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem dari masing-masing provinsi akan menyampaikan calon presiden yang mereka usulkan.

Baca juga: Nasdem Diprediksi Bakal Rugi Besar jika Berkoalisi dengan Demokrat

Dari nama-nama yang terkumpul, rakernas akan mengerucutkannya menjadi 3-4 nama yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Nanti dari 3 atau 4 calon itu, Ketua Umum akan memilih 1 calon yang akan dibawa untuk dibicarakan bersama-sama calon mitra koalisi capres," ujar Plate.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengatakan, Nasdem pun terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun yang memiliki kesamaan platform dan cita-cita.

"Nasdem membuka koalisi dengan seluruh partai yang mempunyai platform dan cita-cita yang sama, semangat yang sama, dengan landasan utamanya itu kebangsaan, kenegarawanan, dan kontinuitas pembangunan nasional," ujar Plate.

Baca juga: Sekjen Ungkap Kriteria Dasar Capres dari Nasdem

Mengenai nama-nama yang disebut bakal diusung sebagai capres oleh Nasdem

Plate meminta publik untuk tidak berspekulasi terhadap nama yang akan diusung Nasdem. Beberapa waktu lalu, beredar isu Nasdem akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir, sebagai capres.

"Jangan spekulasi karena rapatnya baru akan dilakukan tanggal 15-17 Juni nanti, jadi belum ada nama," kata Plate.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com