Kolaborasi Indonesia Membangun Ekonomi Biru untuk Nelayan

Pemerintah perlu berkolaborasi dengan komunitas masyarakat pesisir, asosiasi usaha perikanan, pemerintah daerah setempat serta partai politik sebagai sebuah entitas yang juga memiliki tanggung jawab sosial kepada konstituen.

Ekonomi Biru menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama poros maritim dunia. Pemberdayaan nelayan perlu didukung dengan regulasi yang melindungi ekosistem mereka dari privatisasi.

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil harus diproteksi sehingga tidak terjadi privatisasi. Masyarakat pesisir memiliki hak utuh dalam mencari penghidupan sehingga ruang ekonomi mereka tetap terlindungi dari praktik-praktik korporasi yang tidak adil.

Salah satu contoh tidak adanya proteksi adalah pembangunan berbagai macam resor oleh pihak swasta yang membatasi gerak nelayan sehingga mereka tidak bisa melaut dengan bebas seperti sebelumnya.

Padahal, konsep Ekonomi Biru adalah pemerataan kesempatan dan distribusi pengelolaan yang adil baik bagi masyarakat pesisir maupun pihak swasta.

Pengelolaan laut oleh pihak korporasi harus diatur sedetail-detailnya agar tidak merugikan nelayan dan mereka tetap bisa mendapatkan kue pembangunan.

Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), potensi sektor ekonomi kelautan Indonesia mencapai 1,33 triliiun dollar AS dan berpotensi menciptakan lapangan kerja hingga 45 juta orang.

Nilai sebesar ini harusnya bisa menciptakan kesejahteraan setidaknya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan.

Sayangnya, kesejahteraan nelayan sampai saat ini masih di bawah standar hidup yang layak.

Hari Laut Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Juni ini harusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali memperhatikan nasib para nelayan serta potensi ekonomi kelautan yang sangat besar.

Pembangunan Ekonomi Biru harus menjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia di masa depan seiring dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah sebagai pihak regulator, partai politik, asosiasi, komunitas harus bisa merumuskan peta jalan untuk mencapai perekonomian Biru sesuai dengan usaha Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan 14.