Kompas.com - 08/06/2022, 09:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WILAYAH Indonesia 73 persen adalah lautan yang di dalamnya terdapat banyak biota dengan beribu jenis spesies ikan yang memiliki potensi ekonomi besar.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa menjadi andalan utama bagi kebutuhan pangan dunia.

Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi bahwa pada tahun 2030, dua pertiga konsumsi pangan berasal dari sektor perikanan.

Permintaan ikan di dunia akan menembus angka 70 persen di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Tiongkok serta Jepang.

Sektor perikanan di Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan pasar di masa depan.

Untuk mempersiapkan pondasi tersebut, Indonesia perlu membangun infrastruktur fisik dan non fisik sejak saat ini.

Konsep pembangunan Ekonomi Biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, serta mata pencaharian sekaligus juga pelestarian ekosistem laut.

Ada banyak potensi Ekonomi Biru yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia selain perikanan, antara lain energi terbarukan, transportasi air, pengelolaan limbah pariwisata, serta mitigasi perubahan iklim.

Saat ini kita perlu memfokuskan diri pada sektor perikanan karena tahun 2030 bukanlah waktu yang lama, sambil tetap mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi kelautan yang lain.

Di dalam sektor ini terdapat sub sektor yang juga berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi dalam negeri, seperti pengolahan hasil perikanan dari hulu ke hilir, komoditas pergaraman, biofarmakologi, bioteknologi dan sebagainya.

Optimalisasi sektor perikanan tentunya tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan nelayan sebagai aktor utamanya.

Kontribusi nelayan terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai bagian dari 11 sektor ekonomi kelautan, kesejahteraan para nelayan khususnya yang berada di daerah pesisir masih jauh dari harapan.

Data Sekretariat Negara menyebutkan bahwa pada tahun 2022 ada 147 kabupaten/kota wilayah pesisir dengan 1,3 juta (12.48 persen) penduduk miskin seperti nelayan yang masuk kategori desa miskin esktrem.

Salah satu bentuk optimalisasi sekaligus pemberdayaan Ekonomi Biru adalah menggeliatkan kampung-kampung budidaya perikanan sebagai basis utama sektor riil perikanan.

Ekonomi Biru bertujuan kepada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang beriringan dengan kelestarian lingkungan secara berkeadilan.

Pemerintah perlu berkolaborasi dengan komunitas masyarakat pesisir, asosiasi usaha perikanan, pemerintah daerah setempat serta partai politik sebagai sebuah entitas yang juga memiliki tanggung jawab sosial kepada konstituen.

Ekonomi Biru menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama poros maritim dunia. Pemberdayaan nelayan perlu didukung dengan regulasi yang melindungi ekosistem mereka dari privatisasi.

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil harus diproteksi sehingga tidak terjadi privatisasi. Masyarakat pesisir memiliki hak utuh dalam mencari penghidupan sehingga ruang ekonomi mereka tetap terlindungi dari praktik-praktik korporasi yang tidak adil.

Salah satu contoh tidak adanya proteksi adalah pembangunan berbagai macam resor oleh pihak swasta yang membatasi gerak nelayan sehingga mereka tidak bisa melaut dengan bebas seperti sebelumnya.

Padahal, konsep Ekonomi Biru adalah pemerataan kesempatan dan distribusi pengelolaan yang adil baik bagi masyarakat pesisir maupun pihak swasta.

Pengelolaan laut oleh pihak korporasi harus diatur sedetail-detailnya agar tidak merugikan nelayan dan mereka tetap bisa mendapatkan kue pembangunan.

Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), potensi sektor ekonomi kelautan Indonesia mencapai 1,33 triliiun dollar AS dan berpotensi menciptakan lapangan kerja hingga 45 juta orang.

Nilai sebesar ini harusnya bisa menciptakan kesejahteraan setidaknya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan.

Sayangnya, kesejahteraan nelayan sampai saat ini masih di bawah standar hidup yang layak.

Hari Laut Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Juni ini harusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali memperhatikan nasib para nelayan serta potensi ekonomi kelautan yang sangat besar.

Pembangunan Ekonomi Biru harus menjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia di masa depan seiring dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah sebagai pihak regulator, partai politik, asosiasi, komunitas harus bisa merumuskan peta jalan untuk mencapai perekonomian Biru sesuai dengan usaha Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan 14.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Nasional
Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.