Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Tiket Naik Candi Borobudur Diharap Tak Mengganggu Ibadah Umat Buddha

Kompas.com - 08/06/2022, 08:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) berharap kebijaksanaan pemerintah untuk bisa memberikan waktu lebih bagi umat Buddha beribadah di Candi Borobudur, di tengah polemik wacana kenaikan harga tiket ke stupa bagi wisatawan lokal sebesar Rp 750.000.

"Cuma minta diberikan kesempatan, waktu yang lebih luas, luang untuk kita supaya bisa beribadah dengan baik," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi, Rusli Tan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, umat Buddha memahami Candi Borobudur harus dilestarikan. Namun, dia juga berharap pemerintah tetap memberi ruang bagi umat Buddha untuk beribadah di samping menggiatkan pariwisata di Candi Borobudur.

Baca juga: Bertemu Luhut, Ganjar Sampaikan Banyak Masyarakat yang Protes Rencana Kenaikan Tiket ke Candi Borobudur

Di dalam agama Buddha, kata Rusli, ada empat hari suci yang dirayakan yakni Waisak, Magha Puja, Kathina, dan Asadha. Namun, tidak seluruh hari raya itu diperingati di Candi Borobudur.

"Umat Buddha minta satu kali saja kok. Sebenarnya ini di agama Buddha ada 4 kali ya. Kita cuma mintanya Waisak saja. Magha Puja, Kathina, Asadha semuanya kita enggak minta. Kita cuma minta 1 kali," ucap Rusli.

Rusli mengatakan, umat Buddha sangat mengharapkan kebijaksanaan pemerintah dalam pemanfaatan Candi Borobudur untuk berbagai kegiatan. Sebab menurut dia, Candi Borobudur bukan hanya sekadar tempat ibadah tetapi juga merupakan warisan peradaban leluhur yang sampai saat ini masih bisa dinikmati dan membawa manfaat perekonomian bagi penduduk di sekitarnya.

"Kita bisa menikmati keindahan Candi Borobudur, buat umat Buddha tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan baik," ucap Rusli.

Baca juga: Polemik Tarif Naik Candi Borobudur dan Paradoks Pariwisata Indonesia

"Saya tidak percaya kalau pemerintah sampai hati untuk membuat umat Buddha tidak bisa beribadah. Mudah-mudahan pemerintah sayang juga dengan umat Buddha," sambung Rusli.

Rencana pemeritnah menaikkan harga tiket menuju stupa Candi Borobudur bagi wisatawan dalam negeri turut ditanggapi oleh seorang tokoh pemuka Buddha, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, dari Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sri Pannyavaro menuturkan, umat Buddha dari kalangan rakyat kecil tidak akan mungkin dapat menjangkau harga tiket naik Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per orang.

"Rakyat kecil, (umat Buddha pedesaan yang berada cukup banyak di Jawa Tengah) sampai meninggal dunia pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi untuk melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar biaya yang sangat mahal bagi mereka," tutur Pannyavaro, melalui keterangan pers, Senin (6/6/2022) sore.

Menurutnya, pembatasan kuota 1.200 orang per hari yang naik ke atas candi memang sangat perlu untuk penyelamatan candi. Namun, selayaknya tanpa harus membayar tiket yang dirasa mahal.

Baca juga: Politikus PKB Minta Tarif Naik Stupa Borobudur Tak Bebani Umat Buddha

Pannyavaro berpendapat, pembatasan dapat lakukan dengan metode antrean. Apabila pada hari itu pengunjung tidak bisa naik karena kuota sudah penuh, maka dipersilakan naik di hari berikutnya. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online jadi lebih mudah pengaturannya.

"Jadi jangan hanya yang punya uang saja yang boleh naik, atau dengan jalan lain harus menjadi bhiksu dulu, atau kembali menjadi murid sekolah. Tentu hal ini sangat tidak mungkin," tandas Pannyavaro.

Lebih lanjut, kata Pannyavaro, tidak masalah jika umat Buddha harus mengantre untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Sama halnya dengan muslim saat hendak beribadah haji ke Mekkah.

"Biarlah umat Buddha sabar menanti antrean bisa naik ke atas candi kita sendiri. Seperti halnya saudara-saudara Muslim yang juga sabar menanti antrian naik haji sampai beberapa tahun," ujar Sri Pannyavaro.

Usul untuk menaikkan harga tiket menuju stupa Cando Borobudur bagi wisatawan lokal disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, rencana menaikkan tarif untuk turis lokal belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

Baca juga: Tarif Naik Candi Borobudur Rp 750 Ribu, Pakar UNS: Terlalu Tinggi

Di sisi lain, Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekadar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur.

Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.

Baca juga: Polemik Tarif Tiket Candi Borobudur: Diklaim untuk Pelestarian, Ditolak karena Terlampau Mahal

Luhut mengungkapkan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Menurut Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman.

Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, sampai perilaku pengunjung dan aksi vandalisme juga menjadi persoalan tersendiri.

(Penulis : Kontributor Magelang, Ika Fitriana | Editor : Khairina)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Litbang 'Kompas': 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Litbang "Kompas": 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

Nasional
Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.