Wacana Tiket Naik Candi Borobudur Diharap Tak Mengganggu Ibadah Umat Buddha

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) berharap kebijaksanaan pemerintah untuk bisa memberikan waktu lebih bagi umat Buddha beribadah di Candi Borobudur, di tengah polemik wacana kenaikan harga tiket ke stupa bagi wisatawan lokal sebesar Rp 750.000.

"Cuma minta diberikan kesempatan, waktu yang lebih luas, luang untuk kita supaya bisa beribadah dengan baik," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi, Rusli Tan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, umat Buddha memahami Candi Borobudur harus dilestarikan. Namun, dia juga berharap pemerintah tetap memberi ruang bagi umat Buddha untuk beribadah di samping menggiatkan pariwisata di Candi Borobudur.

Baca juga: Bertemu Luhut, Ganjar Sampaikan Banyak Masyarakat yang Protes Rencana Kenaikan Tiket ke Candi Borobudur

Di dalam agama Buddha, kata Rusli, ada empat hari suci yang dirayakan yakni Waisak, Magha Puja, Kathina, dan Asadha. Namun, tidak seluruh hari raya itu diperingati di Candi Borobudur.

"Umat Buddha minta satu kali saja kok. Sebenarnya ini di agama Buddha ada 4 kali ya. Kita cuma mintanya Waisak saja. Magha Puja, Kathina, Asadha semuanya kita enggak minta. Kita cuma minta 1 kali," ucap Rusli.

Rusli mengatakan, umat Buddha sangat mengharapkan kebijaksanaan pemerintah dalam pemanfaatan Candi Borobudur untuk berbagai kegiatan. Sebab menurut dia, Candi Borobudur bukan hanya sekadar tempat ibadah tetapi juga merupakan warisan peradaban leluhur yang sampai saat ini masih bisa dinikmati dan membawa manfaat perekonomian bagi penduduk di sekitarnya.

"Kita bisa menikmati keindahan Candi Borobudur, buat umat Buddha tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan baik," ucap Rusli.

Baca juga: Polemik Tarif Naik Candi Borobudur dan Paradoks Pariwisata Indonesia

"Saya tidak percaya kalau pemerintah sampai hati untuk membuat umat Buddha tidak bisa beribadah. Mudah-mudahan pemerintah sayang juga dengan umat Buddha," sambung Rusli.

Rencana pemeritnah menaikkan harga tiket menuju stupa Candi Borobudur bagi wisatawan dalam negeri turut ditanggapi oleh seorang tokoh pemuka Buddha, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, dari Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sri Pannyavaro menuturkan, umat Buddha dari kalangan rakyat kecil tidak akan mungkin dapat menjangkau harga tiket naik Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per orang.

"Rakyat kecil, (umat Buddha pedesaan yang berada cukup banyak di Jawa Tengah) sampai meninggal dunia pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi untuk melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar biaya yang sangat mahal bagi mereka," tutur Pannyavaro, melalui keterangan pers, Senin (6/6/2022) sore.

Menurutnya, pembatasan kuota 1.200 orang per hari yang naik ke atas candi memang sangat perlu untuk penyelamatan candi. Namun, selayaknya tanpa harus membayar tiket yang dirasa mahal.

Baca juga: Politikus PKB Minta Tarif Naik Stupa Borobudur Tak Bebani Umat Buddha

Pannyavaro berpendapat, pembatasan dapat lakukan dengan metode antrean. Apabila pada hari itu pengunjung tidak bisa naik karena kuota sudah penuh, maka dipersilakan naik di hari berikutnya. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online jadi lebih mudah pengaturannya.

"Jadi jangan hanya yang punya uang saja yang boleh naik, atau dengan jalan lain harus menjadi bhiksu dulu, atau kembali menjadi murid sekolah. Tentu hal ini sangat tidak mungkin," tandas Pannyavaro.

Lebih lanjut, kata Pannyavaro, tidak masalah jika umat Buddha harus mengantre untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Sama halnya dengan muslim saat hendak beribadah haji ke Mekkah.