Kolaborasi Indonesia Membangun Ekonomi Biru untuk Nelayan

WILAYAH Indonesia 73 persen adalah lautan yang di dalamnya terdapat banyak biota dengan beribu jenis spesies ikan yang memiliki potensi ekonomi besar.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa menjadi andalan utama bagi kebutuhan pangan dunia.

Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi bahwa pada tahun 2030, dua pertiga konsumsi pangan berasal dari sektor perikanan.

Permintaan ikan di dunia akan menembus angka 70 persen di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Tiongkok serta Jepang.

Sektor perikanan di Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan pasar di masa depan.

Untuk mempersiapkan pondasi tersebut, Indonesia perlu membangun infrastruktur fisik dan non fisik sejak saat ini.

Konsep pembangunan Ekonomi Biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, serta mata pencaharian sekaligus juga pelestarian ekosistem laut.

Ada banyak potensi Ekonomi Biru yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia selain perikanan, antara lain energi terbarukan, transportasi air, pengelolaan limbah pariwisata, serta mitigasi perubahan iklim.

Saat ini kita perlu memfokuskan diri pada sektor perikanan karena tahun 2030 bukanlah waktu yang lama, sambil tetap mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi kelautan yang lain.

Di dalam sektor ini terdapat sub sektor yang juga berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi dalam negeri, seperti pengolahan hasil perikanan dari hulu ke hilir, komoditas pergaraman, biofarmakologi, bioteknologi dan sebagainya.

Optimalisasi sektor perikanan tentunya tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan nelayan sebagai aktor utamanya.

Kontribusi nelayan terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai bagian dari 11 sektor ekonomi kelautan, kesejahteraan para nelayan khususnya yang berada di daerah pesisir masih jauh dari harapan.

Data Sekretariat Negara menyebutkan bahwa pada tahun 2022 ada 147 kabupaten/kota wilayah pesisir dengan 1,3 juta (12.48 persen) penduduk miskin seperti nelayan yang masuk kategori desa miskin esktrem.

Salah satu bentuk optimalisasi sekaligus pemberdayaan Ekonomi Biru adalah menggeliatkan kampung-kampung budidaya perikanan sebagai basis utama sektor riil perikanan.

Ekonomi Biru bertujuan kepada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang beriringan dengan kelestarian lingkungan secara berkeadilan.

Pemerintah perlu berkolaborasi dengan komunitas masyarakat pesisir, asosiasi usaha perikanan, pemerintah daerah setempat serta partai politik sebagai sebuah entitas yang juga memiliki tanggung jawab sosial kepada konstituen.

Ekonomi Biru menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama poros maritim dunia. Pemberdayaan nelayan perlu didukung dengan regulasi yang melindungi ekosistem mereka dari privatisasi.

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil harus diproteksi sehingga tidak terjadi privatisasi. Masyarakat pesisir memiliki hak utuh dalam mencari penghidupan sehingga ruang ekonomi mereka tetap terlindungi dari praktik-praktik korporasi yang tidak adil.

Salah satu contoh tidak adanya proteksi adalah pembangunan berbagai macam resor oleh pihak swasta yang membatasi gerak nelayan sehingga mereka tidak bisa melaut dengan bebas seperti sebelumnya.

Padahal, konsep Ekonomi Biru adalah pemerataan kesempatan dan distribusi pengelolaan yang adil baik bagi masyarakat pesisir maupun pihak swasta.

Pengelolaan laut oleh pihak korporasi harus diatur sedetail-detailnya agar tidak merugikan nelayan dan mereka tetap bisa mendapatkan kue pembangunan.

Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), potensi sektor ekonomi kelautan Indonesia mencapai 1,33 triliiun dollar AS dan berpotensi menciptakan lapangan kerja hingga 45 juta orang.

Nilai sebesar ini harusnya bisa menciptakan kesejahteraan setidaknya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan.

Sayangnya, kesejahteraan nelayan sampai saat ini masih di bawah standar hidup yang layak.

Hari Laut Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Juni ini harusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali memperhatikan nasib para nelayan serta potensi ekonomi kelautan yang sangat besar.

Pembangunan Ekonomi Biru harus menjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia di masa depan seiring dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah sebagai pihak regulator, partai politik, asosiasi, komunitas harus bisa merumuskan peta jalan untuk mencapai perekonomian Biru sesuai dengan usaha Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan 14.