JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, berharap pemerintah memberi keringanan bagi umat Buddha untuk bisa beribadah di Candi Borobudur.
Pernyataan itu disampaikan Rusli di tengah wacana pemerintah untuk menaikkan harga tiket menuju stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 bagi wisatawan lokal. Kekhawatiran yang terjadi adalah jika ada umat Buddha yang ingin beribadah di Candi Borobudur, yang tujuan awalnya dibangun pada abad ke-9 memang merupakan tempat ibadah, tidak sanggup membayar harga sebesar itu.
"Hendaknya pemerintah tetap bebaskan kami lah. Kalau pun memang harus, umat buddha harus bayar Rp 10.000, atau Rp 20.000, atau Rp 30.000 sebenarnya itu angka yang besar juga kalau angka yang datangnya 100 ribu umat Buddha ya. Itu kan lumayan," kata Rusli saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2022).
Menurut Rusli, umat Buddha di Indonesia bisa memahami Candi Borobudur harus dilestarikan supaya bisa menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Selain itu, lanjut dia, umat Buddha berharap potensi perekonomian dari kegiatan pariwisata di Candi Borobudur berdampak baik bagi masyarakat di sekitarnya.
"Yang penting boleh naik ke atas bermeditasi dan untuk berdoa. Harapan umat Buddha cuma seperti itu kok. Tidak minta banyak-banyak," ucap Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).
"Umat Buddha tetap dengan semangat tinggi dan tetap yakin pemerintah bijaksana," lanjut Rusli.
Usul untuk menaikkan harga tiket menuju stupa Cando Borobudur bagi wisatawan lokal disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, rencana menaikkan tarif untuk turis lokal belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
Baca juga: Polemik Tarif Naik Candi Borobudur dan Paradoks Pariwisata Indonesia
Di sisi lain, Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.
Sementara untuk sekadar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.
Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.
Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara daring. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.
Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur.
Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus “upanat” supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.
Baca juga: Politikus PKB Minta Tarif Naik Stupa Borobudur Tak Bebani Umat Buddha
Luhut mengungkapkan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut.
Menurut Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman.
Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan. Selain itu, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, sampai perilaku pengunjung dan aksi vandalisme juga menjadi persoalan tersendiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.