"Dosa-dosa" M Taufik di Mata Partai Gerindra hingga Berujung Pemecatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra memilih memecat salah satu kadernya, M Taufik. Mereka juga membeberkan sejumlah "dosa" Taufik yang menjadi alasan pemecatannya.

Keputusan pemecatan Taufik dibuat oleh Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra pada Selasa (7/6/2022).

Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, membeberkan sejumlah alasan yang membuat Taufik dipecat.

1. Tidak loyal

Widahi menjelaskan, salah satu alasan pemecatan Taufik adalah sikap tidak loyal Taufik kepada partai berlambang kepala garuda itu.

Menurut Wihadi, pada 21 Februari 2022 lalu, Taufik sudah pernah dipanggil.

Dalam keterangannya pada pemanggilan tersebut Taufik menyatakan akan loyal kepada Gerindra. Namun, menurut Wihadi, setelah itu Taufik justru menunjukkan sikap tidak loyal, terutama setelah ia dicopot sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Ia menyinggung sikap Taufik yang sempat bermanuver dengan menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra.

Baca juga: Dipecat Gerindra, M Taufik Beberkan Prestasinya Selama Pimpin Partai Tresebut di DKI Jakarta

"Melihat ketidakloyalan daripada Saudara Taufik dan juga menyalahi apa yang sudah disampaikan pada 21 Februari, dia mengatakan akan tetap dengan Gerindra, tapi pada kenyataannya dengan manuver-manuver dia mengatakan akan mundur," ujar Wihadi.

Pada Februari 2022, Taufik sempat mendoakan supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menjadi presiden.

Pernyataan itu disampaikan Taufik dalam pidato pelantikan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) periode 2022-2027 Februari 2020. Anies yang juga bagian dari KAHMI hadir dalam acara tersebut.

"Itu dia presiden," kata Taufik sambil menunjuk ke arah Anies.

"Boleh kita doakan presiden ke depan datangnya dari KAHMI," sambung Taufik.

Di sisi lain, Partai Gerindra secara bulat akan mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden-wakil presiden 2024 mendatang.

2. DPD Gerindra DKI Jakarta tak punya kantor