Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Duet Demokrat-Nasdem Dinilai Kecil karena Sejarah Partai Tak Harmonis

Kompas.com - 07/06/2022, 13:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi skeptis pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan melahirkan koalisi antara kedua partai.

Sebab, menurut dia, Demokrat dan Nasdem memiliki sejarah hubungan tak harmonis di beberapa pilpres, termasuk di Pilkada DKI 2017.

"Saya memandang skeptis terjadinya 'kawin' antara Nasdem dengan Demokrat mengingat faktor kesejarahan di antara mereka baik di pilpres maupun di beberapa pilkada di daerah yang memiliki magnitude politik besar seperti DKI Jakarta," kata Ari dalam perbincangan bersama Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Partai Nasdem Dinilai Bisa Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKS Tanpa Menjadi Oposisi

Setelah Pilpres 2004, hubungan SBY dan Surya Paloh disebut-sebut tidak akur. Disinyalir, Paloh kecewa karena SBY tak memenuhi janjinya untuk menjalankan agenda restorasi.

Padahal, Paloh telah mengerahkan kekuatan jaringan media massa miliknya untuk mendukung SBY dalam pencalonan.

Kekecewaan itu berlanjut hingga Pilpres 2009 Paloh tak lagi mendukung SBY. Lalu, pada dua pilpres selanjutnya di tahun 2014 dan 2019, Paloh dan SBY selalu berbeda gerbong.

Di Pilkada DKI, Nasdem bersama PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Hanura mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Sementara, Demokrat mengusung jagoan partainya, AHY, yang berpasangan dengan Sylviana Murni.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem Sebut Hubungan Surya Paloh-SBY Baik-baik Saja

Menurut Ari, pertemuan SBY dan Paloh kemarin justru menyiratkan kegamangan partai-partai jelang Pilpres 2024.

"Tidak ada kata 'aman' baik bagi Demokrat maupun Nasdem mengingat raihan suara masing-masing parpol tersebut harus membutuhkan kerjasama dalam membangun koalisi," ujarnya.

Ari menilai, Demokrat sejatinya butuh Nasdem lantaran partai bintang mercy itu bersikukuh mengusung nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat calon presiden.

Sementara, Nasdem dinilai lebih luwes dan terbuka terhadap siapa pun calon sepanjang namanya lolos dalam penjaringan kandidat.

Nasdem sendiri telah memberikan sinyal-sinyal dukungan untuk sejumlah tokoh seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Panglima TNI Andika Perkasa.

"Justru Nasdem berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu andai saja nama-nama yang dinominasikan memiliki irisan yang sama misal apakah Anies, Ganjar, ataukah Erick Thohir," kata Ari.

"Sejauh yang saya amati, Demokrat baru menggenggam PKS karena pilihannya begitu terbatas," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com