Salin Artikel

Peluang Duet Demokrat-Nasdem Dinilai Kecil karena Sejarah Partai Tak Harmonis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi skeptis pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan melahirkan koalisi antara kedua partai.

Sebab, menurut dia, Demokrat dan Nasdem memiliki sejarah hubungan tak harmonis di beberapa pilpres, termasuk di Pilkada DKI 2017.

"Saya memandang skeptis terjadinya 'kawin' antara Nasdem dengan Demokrat mengingat faktor kesejarahan di antara mereka baik di pilpres maupun di beberapa pilkada di daerah yang memiliki magnitude politik besar seperti DKI Jakarta," kata Ari dalam perbincangan bersama Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Setelah Pilpres 2004, hubungan SBY dan Surya Paloh disebut-sebut tidak akur. Disinyalir, Paloh kecewa karena SBY tak memenuhi janjinya untuk menjalankan agenda restorasi.

Padahal, Paloh telah mengerahkan kekuatan jaringan media massa miliknya untuk mendukung SBY dalam pencalonan.

Kekecewaan itu berlanjut hingga Pilpres 2009 Paloh tak lagi mendukung SBY. Lalu, pada dua pilpres selanjutnya di tahun 2014 dan 2019, Paloh dan SBY selalu berbeda gerbong.

Di Pilkada DKI, Nasdem bersama PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Hanura mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Sementara, Demokrat mengusung jagoan partainya, AHY, yang berpasangan dengan Sylviana Murni.

Menurut Ari, pertemuan SBY dan Paloh kemarin justru menyiratkan kegamangan partai-partai jelang Pilpres 2024.

"Tidak ada kata 'aman' baik bagi Demokrat maupun Nasdem mengingat raihan suara masing-masing parpol tersebut harus membutuhkan kerjasama dalam membangun koalisi," ujarnya.

Ari menilai, Demokrat sejatinya butuh Nasdem lantaran partai bintang mercy itu bersikukuh mengusung nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat calon presiden.

Sementara, Nasdem dinilai lebih luwes dan terbuka terhadap siapa pun calon sepanjang namanya lolos dalam penjaringan kandidat.

Nasdem sendiri telah memberikan sinyal-sinyal dukungan untuk sejumlah tokoh seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Panglima TNI Andika Perkasa.

"Justru Nasdem berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu andai saja nama-nama yang dinominasikan memiliki irisan yang sama misal apakah Anies, Ganjar, ataukah Erick Thohir," kata Ari.

"Sejauh yang saya amati, Demokrat baru menggenggam PKS karena pilihannya begitu terbatas," tuturnya.

Ari menambahkan, SBY seakan ingin membuka bidak-bidak permainan catur politik karena turun gunung mengunjungi Paloh.

Dari momen ini, tampak SBY berperan lebih dominan di tubuh Demokrat ketimbang AHY yang menjabat ketua umum.

"Apa pun bungkus pertemuan tersebut, dianggap silahturami atau membalas kunjungan antara SBY dengan Surya Paloh, saya menilai Demokrat masih belum menemukan kejelasan pencalonan AHY menarik minat partai-partai lain," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Adapun pertemuan SBY dan Surya Paloh berlangsung di kantor DPP Nasdem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2022).

Paloh didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem Prananda Surya Paloh. Sementara, SBY didampingi Ketua Umum Demokrat yang juga putra sulungnya, AHY.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kunjungan itu merupakan bentuk apresiasi untuk Paloh yang sempat mengunjungi SBY ketika menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat, November 2021 lalu.

"Perhatian dan dukungan Pak Surya Paloh ketika itu tentu bentuk ketulusan seorang sahabat lama,” kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Sementara, menurut Johnny G Plate, perjumpaan SBY dan Paloh merupakan pertemuan dua sahabat lama. Menteri Komunikasi dan Informatika itu berujar, SBY dan Paloh saling berbagi pendapat dan pandangan terkait situasi bangsa saat ini, khususnya jelang Pilpres 2024.

"(Paloh dan SBY) sharing pandangan dan telaahan atas perkembangan situasi politik nasional khususnya menjelang Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar berjalan dengan baik dan sukses," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/07/13495611/peluang-duet-demokrat-nasdem-dinilai-kecil-karena-sejarah-partai-tak

Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke