Baleg Buka Peluang Ubah Judul RUU Larangan Minuman Beralkohol

"Masih istilahnya mendengarkan tanggapan, nanti yang disampaikan para anggota itu menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan draf," kata Baidowi.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama mengusulkan perubahan judul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Menurut mereka lebih tepat aturan tersebut menggunakan kata pengendalian daripada pelarangan.

Baca juga: Dukung RUU Minol, Ketua Umum PAN Akan Safari ke Ormas Islam

Sejumlah tokoh tersebut di antaranya Ketua Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Wijaya, Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Nyoman, Perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henrek Lokra, dan Perwakilan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Peter Lesmana.

"Sebetulnya yang paling tepat untuk nama UU ini menurut kami adalah pengendalian. Jadi kita tidak sebut sebagai pengetatan atau pelarangan dan lain sebagainya," kata Philip, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg, 13 Juli 2021.

Selain pengendalian, Philip juga memiliki usulan lain, yakni peraturan atau penataan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga pernah menyarankan agar kata 'larangan' dalam judul RUU tersebut diganti menjadi 'pengendalian dan pengawasan'.

Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen (Polisi) Krisno H Siregar dalam rapat dengan Baleg DPR, 16 September 2021.

Ia mengatakan, apabila RUU tersebut menggunakan kata 'larangan', maka akan bermakna untuk memerintahkan orang atau melarang orang memproduksi, menjual maupun, mengonsumsi, menggunakan minuman beralkohol.

Padahal, menurutnya, dalam Pasal 5 sampai 8 di draf RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diterima Polri, mencantumkan sejumlah pengecualian untuk kepentingan tertentu seperti keperluan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan sejumlah tempat yang diizinkan oleh undang-undang.

“Oleh karena itu kurang tepat jika menggunakan kata larangan, baiknya menggunakan kata 'pengendalian dan pengawasan',” ucapnya.

Sedangkan, apabila menggunakan kata 'pengendalian dan pengawasan', maka RUU tersebut menjadi lebih mengakomodir kepentingan kepentingan kelompok tertentu.

“Dalam hal ini masyarakat diperbolehkan untuk memproduksi menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol namun sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya.