Belum Ada Capres, Koalisi Indonesia Bersatu Dinilai Mungkin "Layu Sebelum Berkembang"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga kini masih cair meski telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman.

Belum adanya nama calon presiden yang akan diusung KIB dinilai menjadi penyebab rapuhnya koalisi yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Menurut Umam, sangat mungkin satu atau dua partai hengkang dari KIB sebelum gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dimulai.

"Ibarat kata, KIB ini sangat memungkinkan 'layu sebelum berkembang' atau 'cerai sebelum menikah'," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Silatnas KIB Dihadiri Luhut, Ketum Projo, dan Dugaan Adanya Restu dari Istana...

Umam berpandangan, penandatanganan nota kesepahaman KIB tak menjamin gerbong koalisi ini akan solid hingga 2024.

Belajar dari Perjanjian Batutulis antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra pada 2009, terbukti bahwa akta perjanjian di atas kertas tidak mampu mengendalikan arah manuver partai.

Menurut Umam, bersatunya partai-partai dalam koalisi lebih mempertimbangkan dinamika dan kalkulasi kepentingan ekonomi-politik.

Oleh karenanya, selama belum ada nama capres yang jelas akan diusung, KIB dinilai sangat mungkin bubar sebelum pilpres dimulai.

"Arah kepemimpinan koalisi ini masih belum jelas, mengingat pemilih Indonesia lebih mempertimbangkan kualitas tokoh capres daripada platform, visi dan misi partai-partai politik pengusungnya," ujar Umam.

Baca juga: Golkar Sebut Kehadiran Ketum Projo di Acara KIB Tak Terkait Pencapresan

Lebih lanjut, Umam berpandangan, kemunculan KIB menegaskan terjadinya perpecahan di internal koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Dengan sinyal-sinyal yang dikirimkan, Jokowi tampak ingin mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024.

Di sisi lain, ada arus politik kuat di internal elite dan kader PDI-P di Jawa Tengah yang menolak pencapresan Ganjar dan memilih mendorong pencalonan Ketua DPP PDI-P yang juga putri mahkota partai, Puan Maharani.

Penolakan ini di antaranya ditunjukkan oleh loyalis Puan seperti Bambang Wuryanto dan Trimedya Panjaitan yang belakangan terang-terangan mengritik ambisi Ganjar di pilpres.

Kehadiran KIB, lanjut Umam, seolah menjadi sekoci yang sengaja dibangun Jokowi untuk mengantarkan Ganjar menuju panggung Pilpres 2024, utamanya jika PDI-P menolak pencalonan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Dalam konteks ini, ada benturan kepentingan yang serius antara PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi bersama partai-partai anggota KIB laiknya Golkar, PAN, dan PPP," kata Umam.

"Dengan kata lain, KIB merupakan 'kendaraan perang' Presiden Jokowi, untuk berhadapan dengan arus kekuatan politik PDI-P, jika suatu saat tidak mencalonkan Ganjar di Pilpres 2024," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Tak Takut Kehilangan Suara Pemilih Jokowi Usai Ketum Projo Hadir di KIB

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu dideklarasikan Partai Golkar, PAN, dan PPP pada 12 Mei 2022. KIB menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi pada Sabtu (4/6/2022).

KIB berkomitmen untuk bekerja sama di pilpres mendatang. Namun, koalisi itu mengaku terbuka jika partai lain hendak bergabung.

Hingga kini, KIB juga belum mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan mereka usung. KIB mengaku terbuka pada semua nama, bahkan di luar kader Golkar, PAN, maupun PPP.

“Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi (usung capres) dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat,” kata Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam acara Silaturahmi Nasional KIB di Senayan, Jakarta, Sabtu.