Kompas.com - 05/06/2022, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

GAGASAN untuk mengubah metode pemungutan suara ke sistem internet voting (e-voting) sudah lama digaungkan seiring kemajuan teknologi informasi dan kian meratanya jaringan internetnya di tanah air.

Bukan hanya dari kalangan akademisi, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate termasuk yang getol mendukung penggunaan e-voting. Menurut dia, lebih legitimate dalam semua tahapan.

Dalam rapat kerja dengan DPR, Mendagri Tito Karnavian mengemukakan penggunaan e-voting sudah digunakan oleh 155 desa saat gelaran Pilkades 2021.

Namun demikian, Tito meragukan motode serupa dapat berjalan dengan baik untuk tingkat nasional.

Terbaru Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain sebagai langkah awal perbaikan pemilu, (Kompas, 2 Juni 2022).

Terlebih sejak 2010, Filipina juga sudah menerapkan sistem e-voting dan terbukti sukses mendongkrak partisipasi pemilih dan hasil dipercaya masyarakat. Bahkan Estonia sudah melakukan sejak 2005.

Tentu kita juga tidak menafikan adanya negara, seperti Belanda, yang semula sudah menggunakan e-voting, namun kembali ke cara konvensional setelah mendapat banyak protes.

Sebagai informasi, blockchain adalah sekumpulan data terdistribusi yang dapat diakses secara publik dan sulit diubah karena tersimpan dalam blok-blok yang saling terhubung.

Perubahan yang terjadi pada satu blok akan menyebabkan perubahan di blok lain. Hal ini dianggap dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Kita sepakat untuk mengadopsi kemajuan teknologi dalam segala bidang termasuk pemilu. Penggunaan sistem e-voting juga seiring dengan semangat menuju dunia tanpa kertas (paperless) yang telah dilakukan di bidang lain.

Namun demikian, sistem e-voting, termasuk yang berbasis blockchain, sepertinya belum bisa diterapkan pada Pemilu 2024. Terdapat banyak kendala mengingat waktunya juga sudah mepet.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemungkinan akan kesulitan melakukan pengadaan mesin e-voting yang kemudian harus didistribusikan ke daerah-daerah, sekaligus melatih operatornya.

Kendala klasik lainnya terkait masalah infrastruktur internet. Belum semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai.

Kita yakin pemilih akan mudah beradaptasi karena sudah dicoba pada Pilkades 2021 dan terbukti tidak ada kendala dari sisi pemilih.

Tetapi bagaimana dengan keamanan? Beberapa kali kita menyaksikan website lembaga-lembaga pemerintah sukses dijebol hacker.

Bahkan website KPU juga pernah diretas di mana gambar logo partai diganti gambar buah-buahan.

Kita mendukung langkah yang ditempuh Kemendagri dengan melakukan “uji coba” e-voting di tingkat desa.

Setelah secara bertahap bisa dinaikan kepada pemilihan tingkat kabupaten dan kota sebelum diterapkan secara nasional.

Jangan terlalu mudah latah, meski kita paham tujuannya sangat baik. Kebiasaan mengadopsi hal baru yang terlalu cepat karena satu-dua alasan, bukan cara terbaik untuk membenahi persoalan yang muncul pada metode lama.

Perlu sosialisasi dan memperhitungkan berbagai aspek agar tidak terkesan “coba-coba”.

Akan lebih tepat jika waktu yang ada digunakan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam sebuah gelaran elektoral.

Lebih dari itu turut menyadarkan pemilih agar menggunakan hak politiknya secara lebih bertanggungjawab, rasional dan menolak praktik kotor seperti money politic.

Namun hal itu juga tidak bisa berjalan optimal jika partai-partai politik tidak melakukan pembenahan ke dalam.

Sistem pengkaderan, rekruitmen calon anggota legislatif yang akuntable sampai dengan penolakan penggunaan isu-isu agama dan primordialisme, masih menjadi PR besar partai-partai politik di Indonesia.

Tanpa adanya kesadaran untuk melakukan pembenahan, secanggih apa pun sistem yang digunakan, tidak menjamin hasil pemilihan yang berkualitas.

Selama masyarakat hadir ke tempat kampanye semata karena hasrat ingin melihat artis idolanya, bukan ingin mendengarkan program kerja yang ditawarkan kontestan, jangan harap ada peningkatan kualitas pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Nasional
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.