E-Voting Sulit Diterapkan di Pilpres 2024

GAGASAN untuk mengubah metode pemungutan suara ke sistem internet voting (e-voting) sudah lama digaungkan seiring kemajuan teknologi informasi dan kian meratanya jaringan internetnya di tanah air.

Bukan hanya dari kalangan akademisi, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate termasuk yang getol mendukung penggunaan e-voting. Menurut dia, lebih legitimate dalam semua tahapan.

Dalam rapat kerja dengan DPR, Mendagri Tito Karnavian mengemukakan penggunaan e-voting sudah digunakan oleh 155 desa saat gelaran Pilkades 2021.

Namun demikian, Tito meragukan motode serupa dapat berjalan dengan baik untuk tingkat nasional.

Terbaru Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengusulkan sistem e-voting berbasis blockchain sebagai langkah awal perbaikan pemilu, (Kompas, 2 Juni 2022).

Terlebih sejak 2010, Filipina juga sudah menerapkan sistem e-voting dan terbukti sukses mendongkrak partisipasi pemilih dan hasil dipercaya masyarakat. Bahkan Estonia sudah melakukan sejak 2005.

Tentu kita juga tidak menafikan adanya negara, seperti Belanda, yang semula sudah menggunakan e-voting, namun kembali ke cara konvensional setelah mendapat banyak protes.

Sebagai informasi, blockchain adalah sekumpulan data terdistribusi yang dapat diakses secara publik dan sulit diubah karena tersimpan dalam blok-blok yang saling terhubung.

Perubahan yang terjadi pada satu blok akan menyebabkan perubahan di blok lain. Hal ini dianggap dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Kita sepakat untuk mengadopsi kemajuan teknologi dalam segala bidang termasuk pemilu. Penggunaan sistem e-voting juga seiring dengan semangat menuju dunia tanpa kertas (paperless) yang telah dilakukan di bidang lain.

Namun demikian, sistem e-voting, termasuk yang berbasis blockchain, sepertinya belum bisa diterapkan pada Pemilu 2024. Terdapat banyak kendala mengingat waktunya juga sudah mepet.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemungkinan akan kesulitan melakukan pengadaan mesin e-voting yang kemudian harus didistribusikan ke daerah-daerah, sekaligus melatih operatornya.

Kendala klasik lainnya terkait masalah infrastruktur internet. Belum semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai.

Kita yakin pemilih akan mudah beradaptasi karena sudah dicoba pada Pilkades 2021 dan terbukti tidak ada kendala dari sisi pemilih.

Tetapi bagaimana dengan keamanan? Beberapa kali kita menyaksikan website lembaga-lembaga pemerintah sukses dijebol hacker.

Bahkan website KPU juga pernah diretas di mana gambar logo partai diganti gambar buah-buahan.

Kita mendukung langkah yang ditempuh Kemendagri dengan melakukan “uji coba” e-voting di tingkat desa.

Setelah secara bertahap bisa dinaikan kepada pemilihan tingkat kabupaten dan kota sebelum diterapkan secara nasional.

Jangan terlalu mudah latah, meski kita paham tujuannya sangat baik. Kebiasaan mengadopsi hal baru yang terlalu cepat karena satu-dua alasan, bukan cara terbaik untuk membenahi persoalan yang muncul pada metode lama.

Perlu sosialisasi dan memperhitungkan berbagai aspek agar tidak terkesan “coba-coba”.

Akan lebih tepat jika waktu yang ada digunakan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam sebuah gelaran elektoral.

Lebih dari itu turut menyadarkan pemilih agar menggunakan hak politiknya secara lebih bertanggungjawab, rasional dan menolak praktik kotor seperti money politic.

Namun hal itu juga tidak bisa berjalan optimal jika partai-partai politik tidak melakukan pembenahan ke dalam.

Sistem pengkaderan, rekruitmen calon anggota legislatif yang akuntable sampai dengan penolakan penggunaan isu-isu agama dan primordialisme, masih menjadi PR besar partai-partai politik di Indonesia.

Tanpa adanya kesadaran untuk melakukan pembenahan, secanggih apa pun sistem yang digunakan, tidak menjamin hasil pemilihan yang berkualitas.

Selama masyarakat hadir ke tempat kampanye semata karena hasrat ingin melihat artis idolanya, bukan ingin mendengarkan program kerja yang ditawarkan kontestan, jangan harap ada peningkatan kualitas pemilu.