Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan IKN Butuh hingga 200.000 Pekerja, Kepala Otorita: Karena Waktunya Sempit

Kompas.com - 03/06/2022, 18:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pembangunan Kota Nusantara membutuhkan sekitar 150.000 hingga 200.000 pekerja.

Menurutnya, waktu pembangunan yang sempit dan dihadapkan pada target menyebabkan banyaknya jumlah pekerja dan material bangunan.

"Nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung 150.000 hingga 200.009 pekerja di lapangan," ujar Bambang di Istana Bogor, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/6/2022).

"Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan ini karena waktunya sempit dan kita ada beberapa target, tentunya jumlah pekerja dan nanti jumlah material akan cukup banyak," jelasnya.

Baca juga: Problematika Ibu Kota Nusantara: Patok Sudah Terpasang, Sosialisasi Tak Kunjung Datang...

Heru melanjutkan, pengerjaan pembangunan Kota Nusantara diharapkan bisa dimulai pada paruh kedua (semester kedua) 2022.

Sejumlah hal seperti pematangan tanah, mempersiapkan akses logistik dan persiapan jalur infrastruktur juga akan dibuat.

"Khususnya yang menyangkut pematangan tanah atau land development. Kemudian akses-akses yang penting. Akses logistik, kemudian beberapa jalur untuk ke infrastruktur juga kita buat," paparnya.

Dengan persiapan tersebut, diharapkan pada 2023 mendatang pemerintah dapat membangun IKN sesuai target.

Hari ini, Jumat, Otorita IKN bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil kerja mereka.

Baca juga: Pemerintah Ingin Masyarakat IKN Nusantara Lebih Berdaya

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN dapat dimatangkan lagi

"Khususnya perencanaan untuk multisektor. Dalam hal ini semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka. Sehingga target yang kita ingin capai di tahun 2024 dapat kita capai dengan baik," tutur Bambang.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, nantinya ada sejumlah kondisi khusus dalam persiapan pembangunan IKN.

Salah satunya mempersiapkan tempat tinggal sementara bagi pekerja lapangan proyek pembangunan IKN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com