Kompas.com - 02/06/2022, 21:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pemerintah mendukung usulan Komisi VIII DPR terkait perpanjangan masa bakti anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022 selama 2-3 bulan.

Adapun usulan tersebut untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji. Diketahui, masa bakti anggota BPKH akan berakhir pada 6 Juni mendatang.

Pratikno menyebutkan, Istana hingga kini menunggu surat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait hal itu.

"Ya (mendukung) termasuk dengan itu (masa bakti BPKH). Kami masih menunggu surat dari Menteri Agama," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Ketua Komisi VIII Usul Masa Jabatan BPKH 2017-2022 Diperpanjang

Pratikno melanjutkan, pihaknya juga sudah menerima surat dari Yaqut mengenai perubahan biaya haji atas kebijakan baru pemerintah Arab Saudi.

Pihaknya mendukung setiap kebijakan dari Kemenag terkait haji asalkan hal tersebut untuk kenyamanan jemaah.

"Jadi kami baru saja menerima surat dari menteri agama. Mengenai adanya perubahan kebijakan di pemerintahan Arab Saudi," terangnya.

"Dan juga mengenai keputusan-keputusan yang harus diambil oleh BPKH. Jadi kita mendukung usulan dari Menag," sambung Pratikno.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Sampaikan Surat Keberatan Ke Arab Saudi soal Paket Masyair Haji

Lebih lanjut, Pratikno mengatakan, pemerintah akan mendukung setiap kebutuhan untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut memang diperlukan agar setiap jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan tenang.

"Yang jelas kan jemaah haji harus berangkat tepat waktu. Tidak ada tambahan beban apa pun, kita ingin mendukung ini ibadah, berjalan dengan baik masalah jamaah, beribadah dengan tenang," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa jabatan BPKH periode 2017-2022 yang habis pada 6 Juni 2022.

Baca juga: Komisi VIII-Menag Sepakat Tambah Biaya Haji Rp 1,5 Triliun, Tak Dibebankan ke Calon Jemaah

Yandri mengatakan, pemerintah perlu memperpanjang masa jabatan BPKH selama 2-3 bulan untuk melanjutkan persoalan-persoalan terkait keuangan haji dengan baik.

"Sehingga nanti kalau ada persoalan-persoalan ada yang bertanggung jawab, kira-kira begitu Pak Menteri, jadi kalau 2-3 bulan saya kira tidak akan merusak irama masa Pak Anggito (Kepala BPKH Anggito Abimanyu) dan masa yang baru," kata Yandri dalam rapat dengan Kementerian Agama dan BPKH, Selasa (31/5/2022).

Yandri meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar berkomunikasi dengan pihak Istana untuk memperpanjang masa jabatan BPKH periode ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

Nasional
Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Nasional
Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

Nasional
Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Nasional
Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Nasional
Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Nasional
Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.