Kompas.com - 01/06/2022, 00:30 WIB
|

KOMPAS.com – Hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu dan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut hukum perdata.

Para ahli mendefinisikan hukum perdata dengan sudut pandangnya masing-masing.

Definsi hukum perdata menurut Van Dunne adalah suatu aturan yang mengatur hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.

Van Dunne mengartikan hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu. Hal ini untuk membedakannya dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

Sementara itu, menurut H. F. A. Vollmar, hukum perdata adalah aturan atau norma yang memberikan pembatasan dan perlindungan pada kepentingan perseorangan di mana ada perbandingan yang tepat antara kepentingan orang yang satu dan yang lain dalam suatu masyarakat, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan lalu lintas.

Senada dengan Vollmar, Sudikno Mertokusumo menyebut hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang yang satu terhadap orang yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat.

Definisi yang dikemukakan Vollmar dan Sudikno merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya.

Dari aspek perlindungan hukum, kedua definisi ini menekankan pada perlindungan orang yang satu dengan yang lain.

Sementara dari aspek ruang lingkupnya, keduanya sepakat melihat hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

Baca juga: Korban Binomo dan Quotex Disarankan Gugat Perdata demi Ganti Rugi

Pembagian hukum perdata

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi dalam empat bagian, yakni:

  • Hukum perorangan: mengatur manusia sebagai subjek hukum, serta hal-hal tentang kecakapan untuk memiliki hak dan bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
  • Hukum keluarga: mengatur hubungan yang muncul karena kekeluargaan, seperti perkawinan beserta harta kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anaknya, hubungan antara wali dan anak, serta pengampunan.
  • Hukum harta kekayaan: mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak dan hak perorangan.
    Hak mutlak adalah hak yang berlaku pada tiap orang, yang meliputi hak hak kebendaan dan hak mutlak.
    Sementara hak perorangan adalah hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau satu pihak tertentu saja.
  • Hukum waris: mengatur tentang harta benda seseorang jika ia meninggal. Hukum waris mengatur akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

 

Referensi:

Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.